RINGKASAN EKSEKUTIF

ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA DI DAERAH PASKA IMPLEMENTASI UU NO 23 TAHUN 2014

               Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bersinggungan dengan beberapa substansi pengaturan kegiatan perdagangan di daerah. Hal dibahas dalam analisis ini terkait dengan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa di daerah dimana dalam UU Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa di seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi. Peraturan tersebut berimplikasi pada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa di daerah dari yang sebelumnya dilaksanakan secara simultan baik oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi hanya diemban oleh Pemerintah Provinsi. Otonomi daerah membuat pemindahan tugas dan tanggung jawab ini tidak serta merta dapat diikuti dengan pemindahan sumberdaya baik petugas pengawasan maupun anggaran palaksanaan pengawasan.

               Hasil indepth interview dengan para pemangku kepentingan di daerah, menyebutkan bahwa berbagai kebijakan dan regulasi terkait pengawasan barang beredar dan jasa dinilai telah cukup baik dan komprehensif. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa masih belum dapat berjalan efektif.  Perbandingan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa di daerah, khususnya sebelum dan sesudah implementasi UU Pemerintahan Daerah antara lain sebagai berikut:

               Temuan literature review dan indept-interview juga memperlihatkan bahwa beberapa permasalahan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah Paska Implementasi UU Pemda, antara lain sebagai berikut: (1) Keterbatasan jumlah sumber daya manusia bidang Pengawasan yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk menjangkau pengawasan langsung dengan cakupan seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi berimplikasi pada intensitas pengawasan yang rendah; (2) Keterbatasan dukungan sumber daya anggaran bidang PKTN, khususnya untuk kegiatan Pengawasan merupakan salah satu indikasi bahwa keberpihakan Kepala Daerah dalam upaya peningkatan perlindungan konsumen masih belum menjadi prioritas; (3) Rotasi SDM yang relatif sering terjadi di daerah, berimplikasi pada berkurangnya kuantitas SDM pengawasan yang kompeten; (4) Petugas pengawas di lapangan masih ada yang belum memahami jenis/kategori barang yang perlu diawasi sesuai peraturan perundang-undangan; (5) Wilayah dan jarak jangkuan pengawasan yang lebih luas menyebabkan hubungan interpersonal dengan pelaku usaha serta intensitas edukasi kepada pelaku usaha menjadi berkurang; (6) Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa di daerah belum sistematis dan metodologis, hal ini tercermin dari jumlah dan hasil pengujian sampel barang yang dilakukan belum terdokumentasi secara benar dan lengkap di semua daerah, sehingga tidak dapat menunjukkan efektivitas hasil pengawasan yang telah dilakukan; (8) Terdapat perbedaaan data jumlah SDM Pengawasan di daerah yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan dan yang aktif melaksanakan fungsi pengawasan di daerah; dan (9) Peran LPKSM dan BPSK sebagai mitra potensial Pemerintah Provinsi untuk memberikan saran/ masukan dalam pelaksanaan pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta edukasi ke masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal.

               Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dari analisis ini adalah sebagai berikut: (1) Kementerian Perdagangan perlu memetakan kinerja dan kapasitas Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa bidang perlindungan konsumen untuk kemudian menyusun rencana pengawasan yang terintegrasi, berjenjang dan sistematis antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  (2) Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan potensi SDM Pengawasan yang saat ini ada di Kabupaten/Kota untuk turut bertanggungjawab memberikan perlindungan konsumen dengan membentuk Gugus Tugas Pengawasan yang dapat digerakan sebagai Bantuan Kendali Operasi (BKO); (3) Kementerian Perdagangan perlu meningkatkan koordinasi dan mendorong Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri serta Bappenas untuk mempertimbangkan peningkatan jumlah tenaga fungsional pendukung urusan bidang perdagangan, khususnya terkait pengawasan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Pemerintah Daerah; (4) Pemerintah Daerah perlu meningkatkan perhatian pada aspek perlindungan konsumen, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran belanja daerah yang memadai untuk pelaksanaan PPBJ; (5) Kementerian Perdagangan perlu meningkatkan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan jumlah SDM pengawasan di daerah sesuai dengan kebutuhan cakupan wilayah pengawasan seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi; (6) Kementerian Perdagangan perlu mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah untuk membentuk Satuan Tugas Bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan barang beredar dan jasa; (7) Kementerian Perdagangan perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB untuk mengupayakan percepatan proses implementasi jabatan fungsional pengawasan di daerah sehingga mengurangi potensi rotasi/ perpindahan SDM pengawasan yang kompeten ke SKPD lain yang tidak berhubungan dengan pengawasan barang beredar dan jasa; (8) Kementerian Perdagangan perlu segera mengkoordinasi penyusunan sebuah platform pendidikan dan pelatihan berbasis online yang berisi materi pendidikan, kebijakan terbaru, spesifikasi barang yang perlu diawasi serta hasil-hasil pengawasan barang beredar dan jasa yang dapat diakses oleh SDM Pengawasan untuk mempercepat pemerataan kompetensi dan pengembangan SDM pengawasan di daerah; (9) Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran dan mengoptimalkan potensi dukungan LPKSM dan BPSK di daerah dalam upaya peningkatan perlindungan konsumen, khususnya penentuan lokasi pengawasan dan edukasi kepada konsumen/ masyarakat; (10) Kementerian Perdagangan perlu meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait perlindungan konsumen sesuai kerangka Strategi Nasional Perlindungan Konsumen demi meningkatkan efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa di pasar.  Untuk mengkoordinasi dan mewadahi pelaksanaan pengawasan yang terpisah-pisah, diusulkan difungsikan Sekretariat Bersama untuk perlindungan konsumen (Sekber PK).