RINGKASAN EKSEKUTIF

ANALISIS PEMENUHAN KEBUTUHAN BARANGPOKOK DI DAERAH PERBATASAN

Pengembangan sektor perdagangan merupakan salah satu langkah strategis dalam pembangunan kawasan perbatasan. Akses langsung keluar negeri melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas mendorong arus barang dan jasa dari dan ke Indonesia semakin cepat. Seiring dengan berkembangnya perekonomian kawasan perbatasan, perdagangan di daerah perbatasan semakin kompleks dengan jenis produk, jumlah produk, jumlah pedagang, kebijakan atau regulasi, dan kendalanya. Penelitian ini dilakukan guna membandingkan biaya distribusi barangdari daerah pemasok ke daerah perbatasan dengan menggunakan pola saat ini dan konsep Gerai Maritim, dan melihat kesiapan infrastruktur pendukung dalam distribusi barang dari sentra pasokan ke perbatasan. Dengan menggunakan analisis komparatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa apapun opsi rute dan moda transportasi yang dipilih tetap memerlukan perbaikan Supply Chain Management dalam penyediaan kebutuhan pokok di daerah perbatasan. Untuk itu studi ini merekomendasikan perlunya perbaikan Supply Chain Management dan penyusunan zonasi distribusi yang disesuaikan dengan asal dan jenis barang dalam mendukung konsep Gerai Maritim.

 Isu Kebijakan

1.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan jumlah memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait yaitu Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, dan PT Pelni mendorong Gerai Maritim sebagai salah satu langkah strategis dalam pemenuhan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok di daerah wilayah timur dan wilayah terluar/perbatasan Indonesia.

2.    Sejalan dengan kebijakan tersebut di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, transportasi laut ditempatkan sebagai tulang punggung sistem logistik nasional.

3.    Hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri pada tahun 2014 merekomendasikan perluna meningkatkan peran Kementerian Perdagangan dalam pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat di daerah perbatasan mengingat mayoritas barang kebutuhan pokok yang dipasok dari Malaysia ke perbatasan di Kalimantan sebesar 53%.

II.  Pemenuhan Bahan Pokok di Daerah Perbatasan Melalui Program Gerai Maritim

1.    Terdapat tiga varian moda transportasi laut yang tersedia untuk transportasi barang ke Nunukan, yaitu kapal penumpang (PT. Pelni dan swasta), kapal kargo kontainer, dan kapal kayu (Pelayaran Rakyat-Pelra). Secara umum, pemilihan ketiga varian moda transportasi laut ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: lokasi produsen, biaya, karakteristik barang yang diangkut dan kinerja pelabuhan.

2.    Ketergantungan Nunukan terhadap wilayah lain terutama Sulawesi Selatan (Makassar dan Pare-pare) dan Jawa Timur (Surabaya) sangat besar karena sebagian besar barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Nunukan, khususnya bahan kebutuhan pokok berasal dari Makassar/Pare-Pare, sementara barang sekunder dan tersier dipasok dari Surabaya. Ketidakseimbangan perdagangan antara Nunukan dengan wilayah lain disebabkan rasio antara jumlah peti kemas yang dibongkar lebih kecil dibandingkan dengan yang dimuat sehingga menyebabkan peningkatan biaya transportasi untuk setiap satuan berat atau volume disebabkan karena muatan pada rute balik tidak mencapai skala ekonominya.

3.    Berdasarkan daftar tarif kargo kontainer milik swasta, dapat dibandingkan tarif per kargo TEU (twenty feet equivalent unit) dengan rute Surabaya – Makassar sebesar 3,8 juta rupiah. Sementara dengan menggunakan jalur Surabaya – Nunukan mencapai 11,52 juta rupiah. Hal ini menjadi semakin rumit, ketika mempertimbangkan besaran kapal, jumlah muatan kontainer dan biaya pelayaran. Muatan kontainer dari pelabuhan Makassar tidak bisa langsung menuju Nunukan (rute Makassar – Nunukan) namun tetap harus menempuh rute Makassar – Surabaya – Nunukan. Hal ini disebabkan oleh minimnya muatan yang dapat dibawa dari Makassar oleh kapal kargo yang minimal berukuran 4000 GT. Selanjutnya berimplikasi pada rute pelayaran pulang (backhaul), kapal kargo akan mengambil rute Nunukan – Surabaya daripada mengambil rute Nunukan – Makassar – Surabaya.

4.    Pemerintah harus ikut campur tangan dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok di daerah perbatasan karena jika diserahkan kepada pihak swasta maka biaya yang ditanggung oleh pelaku usaha yang pada akhirnya harga di tingkat konsumen akan menjadi mahal. Oleh karena itu implementasi Gerai Maritim dapat menjadi alternatif solusi dalam pemenuhan barang kebutuhan pokok sekaligus menekan disparitas harga di daerah perbatasan.

5.    Peranan liner shipment kapal PT. Pelni sangat penting. Dengan memanfaatkan rute dan jadwal kapal penumpang yang rutin (sebagai konsekuensi PSO-Public Service Obligation) maka PT. Pelni dapat menjalankan peran cargo shipping barang kebutuhan pokok ke daerah perbatasan seperti Nunukan secara khusus dan daerah wilayah timur dan wilayah terluar/perbatasan Indonesia pada umumnya.

Rekomendasi Kebijakan

Implementasi Gerai Maritim dengan menggunakan kapal PT. Pelni dapat menjadi alternaltif solusi terhadap pemenuhan barang kebutuhan pokok di perbatasan. Namun bila diteliti lebih jauh, banyak persoalan yang dapat menghambat program ini. Oleh karena itu diperlukan langkah untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan bahan pokok di daerah perbatasan yaitu:

1.    Memperbaiki kelemahan Supply Chain Management dalam penyediaan kebutuhan bahan pokok di daerah perbatasan. Kementerian Perdagangan mendorong Pemerintah Daerah di Perbatasan untuk melakukan pemantauan informasi dan diseminasi harga, jumlah, dan asal barang kebutuhan pokok secara berkala dan mutakhir.

2.    Membuat zonasi distribusi yang disesuaikan dengan asal dan jenis barang kebutuhan pokok serta jarak tempuh pelayaran. Pengapalan barang sebaiknya berasal dari sumber produksi dengan jarak yang lebih dekat dengan Nunukan. Terkait dengan hal itu juga karena sensifitas komoditi ini terhadap harga (inflasi) maka seharusnya pengiriman mempertimbangkan ketepatan dan kontinuitasnya.

3.    Menciptakan keseimbangan perdagangan di Nunukan. Solusi terbaiknya adalah dengan meningkatkan kinerja perekonomian lokal melalui penciptaan iklim usaha yang baik, meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaannya, menghilangkan berbagai peraturan daerah yang menghambat investasi dan pengembangan usaha seperti membantu dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan akses yang lebih baik pada modal dan pasar