ANALISIS PEMANFAATAN PRESIDENSI G20 INDONESIA PADA TAHUN
2023 DI SEKTOR PERDAGANGAN
Sebagai satu-satunya wakil negara ASEAN dalam keanggotaan
G20, Indonesia berperan untuk menjaga pertumbuhan domestik tetap tinggi dan
stabil, menjaga terciptanya perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan
dan juga mewujudkan balanced growth bagi
negara maju dan berkembang. Pada saat KTT G20 Osaka 2019 yang dihadiri oleh
Presiden RI, Indonesia terpilih sebagai Ketua G20 pada tahun 2023. Presidensi
G20 bertanggung jawab untuk memimpin arah pengambilan keputusan di Forum G20
dalam merespon pengembangan ekonomi global. Oleh karena itu, Indonesia harus
segera mempersiapkan diri secara substantif dengan menetapkan sejumlah isu
strategis yang akan dibahas dalam G20 selama masa kepemimpinan Indonesia.
Sebagai pemegang keketuaan G20 pada tahun 2023, Indonesia
perlu mempertimbangkan agenda-agenda prioritas yang mencerminkan kepentingan
negara-negara berkembang dan sejalan dengan kepentingan nasional. Oleh karena
itu, diperlukan analisis yang mengkaji isu strategis nasional yang dapat
menjadi agenda prioritas di sektor perdagangan untuk mensukseskan keketuaan
Indonesia di tahun 2023.
Agenda prioritas yang dapat diusulkan pada presidensi G20
Indonesia ditentukan berdasarkan tema besar yang selaras dengan agenda Sustainable
Development Goals (SDGs) dan juga agenda pembahasan pada presidensi G20
selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan penentuan tersebut, terdapat 3 (tiga) tema
besar yang dapat diusulkan, yaitu (1) World Trade Organization (WTO); (2) Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM); dan (3) Perdagangan Elektronik (e-Commerce).
Dari ketiga tema di atas kemudian dilakukan analisis
evaluasi kebijakan untuk melihat sejauh mana kelebihan dan kekurangan dari
implementasi kebijakan tersebut bagi Indonesia. Analisis evaluasi kebijakan
bertujuan agar agenda yang akan diusulkan pada presidensi G20 selaras dengan
kepentingan nasional.
Analisis evaluasi kebijakan menggunakan metode Public
Impact Fundamental, yaitu metodologi yang dikembangkan oleh lembaga Centre
for Public Impact untuk menganalisis keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan
publik dengan melihat 3 (tiga) dimensi, yaitu Policy, Legitimacy, dan Action.
Setiap dimensi memiliki 3 (tiga) sub-dimensi. Untuk melihat faktor keberhasilan atau kegagalan sebuah
kebijakan dilakukan asesmen terhadap masing-masing sub-dimesi dengan 4 (empat)
kemungkinan kategori hasil asesmen yaitu: Strong, Good, Fair, dan Weak.
Metode pengumpulan data asesmen dilakukan secara primer dan
sekunder. Data primer diperoleh dari diskusi dan wawancara dengan pelaku usaha
Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti jurnal
imliah, makalah, artikel, berita dan sumber lain yang relevan.
Hasil dari analisis ini adalah bahwa ketiga tema yang diajukan (World Trade Organization (WTO);Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); dan Perdagangan Elektronik (e-Commerce)tersebut relevan untuk
dijadikan pembahasan dalam pertemuan G20 karena merupakan tema yang sering menjadi
pembahasan dan kepentingan negara anggota G20 selama presidensi 5 tahun
belakangan ini. Ketiga tema tersebut juga sejalan dengan pilar pembangunan
ekonomi yang tertuang dalam Sustainable
Development Goals (SDGs) Indonesia.
Evaluasi terhadap kebijakan WTO, UMKM, dan e-commerce di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode Public Impact Fundamental, yaitu
metodologi yang menganalisis keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan publik.
Asesmen terhadap kebijakan yang masih dinilai lemah dapat dipertimbangkan untuk
dijadikan topik / agenda pembahasan dalam presidensi G20 Indonesia untuk
memperbaiki kebijakan nasional, yang juga sekaligus dapat menjadi kepentingan
negara anggota G20.
Agenda yang dapat diusulkan dalam keketuaan Indonesia dalam G20 tahun
2023 di bidang perdagangan yang selaras dengan kepentingan nasional, antara
lain:
WTO
·Mengembalikan Peran WTO sebagai Pilar Perdagangan Dunia;
·Transparansi dan Monitoring Kebijakan Perdagangan; dan
·Melindungi dan Menjawab Tantangan Negara Berkembang
UMKM
·Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Stimulus Fiskal untuk
UMKM;
·Evaluasi terhadap Kebijakan UMKM
E-Commerce
·Peningkatan Keamanan Data Digital dalam E-Commerce
·Evaluasi Penerapan Digital Services Tax Dalam E-Commerce
Analisis ini merupakan preliminary
study untuk mendapatkan gambaran umum mengenai isu prioritas Indonesia yang
dapat dijadikan pembahasan dalam pertemuan G20. Oleh karena itu, perlu
dilakukan kajian atau analisis lebih lanjut mengenai agenda yang akan menjadi
pembahasan dalam presidensi G20 Indonesia. Selain itu, agenda pembahasan perlu
dirumuskan bersama dengan kementerian, instansi, dan lembaga, serta para stakeholder terkait dalam rangka
mensukseskan keketuaan Indonesia pada pertemuan G20 di tahun 2023 mendatang.