RINGKASAN EKSEKUTIF

ANALISIS PEMANFAATAN E-COMMERCE DALAM MENDORONG

PERDAGANGAN PRODUK LOKAL

Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Tercatat pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa, angka ini terus meningkat hingga 265 juta jiwa pada tahun 2018. Adanya peningkatan pada jumlah penduduk tentunya berhubungan positif dengan ukuran pasar dan jumlah pengguna internet. Menurut data survei APJII, pengguna internet di Indonesia pada 2017 telah mencapai 143,26 juta jiwa dengan penetrasi sebesar 54,68% dari total populasidengan komposisi terbesar pada usia produktif yakni 49,52% (19-34 tahun) dan 29,55% (35-54 tahun) (Sumber:Kemkominfo). Pengakses internet pada tahun 2017 tumbuh 7,9% dari tahun sebelumnya dan tumbuh lebih dari 600% dalam 10 tahun terakhir (Katadata, 2018). Menurut Bank Macquarie, pasar Indonesia tumbuh 60-70% per-tahun sejak 2014 dan diperkiraan akan berkembang dari US$ 8 milyar pada 2016 hingga US$ 60 miliar pada 2020. Pada tahun 2017 investasi dana asing pada sektor e-commerce mencapai US$ 4,8 milyar.Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi di sektor e-commerce berkembang sangat positif dengan indikasi mulai bermunculannya perusahaanperusahaan e–commerce seperti Lazada, Tokopedia, Blibli, Bhineka, Matahari Mall, dan lain-lain. Disusul oleh perusahaan-perusahaan yang mulai terjun ke dunia e-commerce seperti perusahaan Lotte Group dan Salim Group yang bersatu untuk meluncurkan iLotte, sebagai mall online. Dengan data-data tersebut menunjukkan bahwa sektor e-commerce menjadi sektor yang strategis untuk dikembangkan ditahun 2018. Sektor ini dianggap mampu berkontribusi Puska Dagri, BPPP, Kementerian Perdagangan, 2018 7 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan studi McKinsey memprediksi bahwa pada tahun 2020, potensi ekonomi digital Indonesia akan mencapai USD 150 miliar terhadap PDB. Peraturan terkait dengan e-commerce khususnya Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE) saat ini masih akan disempurnakan dan menunggu disahkan oleh presiden dalam draf Rancangan Peraturan Pemerintah TPMSE. Sampai saat ini peraturan yang mengatur tentang e-commerce ada pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 65 & 66 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Sayangnya, peraturan-peraturan tersebut hanya mengatur e-commerce secara umum dan tidak merinci

Pemerintah memiliki peran yang strategis dalam mendorong peningkatan perdagangan produk lokal melalui platform e-commerce. Studi ini lebih memfokuskan pada upaya peningkatan penetrasi produk melalui marketplace. Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan di wilayah Yogyakarta, terdapat beberapa masukan dari para UMKM dan marketplace terkait upaya apa yang harus dilakukan pemerintah guna mendorong pemanfaatan e-commerce dalam perdagangan produk lokal.

Kebijakan yang dapat dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan perdagangan produk lokal di marketplace adalah sebagai berikut: a) Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini sedang menggodok skema perpajakan bagi pelaku usaha digital startup dan industri e-commerce di dalam negeri, dalam hal ini marketplace menilai perlu adanya perlakuan yang adil dalam hal pengenaan pajak antara pemain lokal dan asing dalam platform e-commerce. b) Selain itu, dalam hal melindungi produk lokal dari membanjirnya produk impor sekaligus perlindungan terhadap konsumen, maka perlu diatur agar marketplace tidak boleh mempromosikan dan menjual barang impor apabila belum ada izin edar dari instansi terkait di Indonesia seperti ijin Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Ijin Kementerian Kesehatan, produk halal, dan info produk/label dalam Bahasa Indonesia. Selain itu, perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap produk impor yang diperjualbelikan di marketplace sebagaimana pengawasan terhadap produk yang dijual secara offline.

Berdasarkan hasil analisis dan hasil temuan lapang, maka disimpulkan bahwa: a. Faktor atau penyebab utama masih rendahnya pemanfaatan e-commerce oleh UMKM adalah minimnya pengetahuan UMKM mengenai marketplace dan kemampuan UMKM dalam membaca peluang/kebutuhan pasar. b. Perlu didorong dan ditingkatkan pemanfaatan e-commerce untuk produk lokal dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap produk impor. c. Pemerintah, pelaku e-commerce (asosiasi marketplace) dan komunitas telah melakukan sosialisasi dan program pembinaan serta pelatihan kepada para UMKM namun jangkauan program tersebut masih terbatas. Oleh karena itu pemerintah perlu membuat program pelatihan yang lebih intensif bagi UMKM mengenai marketplace, sistem pemasaran online, teknik membaca peluang pasar, teknik pengemasan (packaging) yang lebih komprehensif dan diselenggarakan secara berjenjang. Dalam hal kemudahan mengakses dan memanfaatkan aplikasi pemasaran online, pemerintah dapat menghimbau kepada marketplace agar membuat fitur-fitur yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan/diaplikasikan oleh UMKM. e) Adanya dukungan tenaga khusus pemasaran bagi produk UMKM melalui sarana marketplace yang dibangun khusus oleh pemerintah dan terintegrasi atau terkoneksi dengan sistem pemasaran luar negeri. f) Perlu dikembangkan model incubator bisnis yang tidak hanya berfungsi sebagai pengembang usaha baru melalui dukungan penyediaan sarana dan prasarana serta manajemen dan teknologi melainkan juga berfungsi sebagai laboratorium bisnis yang terintegrasi dengan sistem pelatihan, mentorship, serta akses terhadap pembiayaan dan pemasaran. g) Selain itu pemerintah perlu menggalakkan penggunaan produk UMKM lokal dengan melakukan promosi atau iklan secara intensif melalui media komunikasi dan elektronik sehingga konsumen lebih mengapresiasi produk lokal. Selain usulan kebijakan di atas, berdasarkan masukan dari stakeholder terkait, insentif yang dapat diusulkan adalah: a) Pemberian insentif berupa keringanan atau penundaan pajak (tax holiday) bagi marketplace yang khusus menjual produkproduk lokal maupun marketplace yang menjual produk lokal dengan pangsa 60 persen atau lebih. b) Pemberian kemudahan terhadap akses permodalan dengan memberikan suku bunga rendah (dibawah 6 persen) bagi pelaku Puska Dagri, BPPP, Kementerian Perdagangan, 2018 46 baru (startup) di bidang e-commerce lokal yang berskala kecil dan menengah. c) Kemudahan pengiriman untuk konsumen di luar negeri dan subsidi ongkos kirim dengan menggunakan perusahaan jasa logistik milik pemerintah (mis: PT.Pos Indonesia).

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: a. Pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan dapat membantu memfasilitasi UMKM dalam hal pemasaran melalui pembangunan sarana marketplace yang terintegrasi atau terkoneksi dengan perwakilan perdagangan di luar negeri. b. Perlu dikembangkan model incubator bisnis yang tidak hanya berfungsi sebagai pengembang usaha baru melalui dukungan penyediaan prasarana dan sarana serta manajemen dan teknologi melainkan juga terintegrasi 48 dengan sistem pelatihan, mentorship, serta akses terhadap pembiayaan dan pemasaran. c. Perlu adanya insentif bagi pelaku e-commerce dalam hal insentif pajak, kemudahan akses permodalan dengan suku bunga rendah (terutama bagi startup), dan subsidi ongkos kirim dengan menggunakan perusahaan jasa logistik milik pemerintah khususnya untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar