RINGKASAN EKSEKUTIF

ANALISIS KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SAPI

Dalam rangka kebijakan swasembada daging sapi nasional, pemerintah secara bertahap tealh melakukan pengurangan impor sapi bakalan dan daging sapi sejak tahun 2013 lalu. Agar pengurangan impor sapi bakalan tidak berdampak pada kelangkaan suplai daging sapi terutama di pasar sekitar Jabodetabek, maka perlu adanya produk substitusi yaitu sapi bakalan lokal. Untuk itu perlu dikembangkan industri pembibitan sapi lokal guna mendukung program swasembada daging sapi nasional. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perwilayahan industri pembibitan, mengidentifikasi hambatan dalam melakukan usaha perbibitan sapi serta menganalisis tingkat harga sapi yang wajar dan layak untuk mendorong usaha perbibitan sapi di dalam negeri. Dengan menggunakan metode location quotient (LQ) dan pendekatan analisis kelayakan usaha diperoleh hasil bahwa wilayah yang potensial dikembangkan sebagai pensuplai sapi bakalan yakni Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, NTB, NTT dan Bali. Selain itu, untuk mengembangkan industri bibit sapi di dalam negeri, maka perlu adanya bantuan pemerintah dalam hal penyediaan lahan, subsidi bunga pinjaman kredit dan bantuan sarana transportasi sehingga akan terbentuk harga di tingkat konsumen yang lebih kompetitif.

Berdasarkan hasil analisis perwilayahan industri sapi, permasalahan industri perbibitan sapi, serta harga pokok produksi sapi bakalan dan harga daging sapi, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1.    Dalam industri peternakan pembibitan (breeding), pembesaran anak sapi (growing strocker) dilakukan di wilayah yang banyak sumber hijauan yaitu perdesaan. Fase penggemukan bisa dilakukan baik di wilayah perdesaan (menggunakan dedak, jagung) maupun di perkotaan (menggunakan ampas tahu, limbah organik dari pasar). Berdasarkan hasil analisis LQ, dan pertimbangan jarak, maka diperoleh gambaran spatial daerah pensuplai sapi bakalan (sentra produksi) dan wilayah importir sapi bakalan (sentra konsumen dalam hal ini wilayah Jabodetabek) sebagai berikut :

·     Wilayah (provinsi) yang potensial sebagai suplaier/pemasok sapi bakalan adalah: Sumatra (Aceh, dan Lampung), Jawa (Jawa Timur, dan DI Yogyakarta), Sulawesi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah), Bali, NTB, dan NTT.

·     Wilayah importer bakalan ada 13 provinsi diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan beberapa wilayah Sumatra (Sumatera Selatan dan Bangka Belitung), Kalimantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat), Sulawesi (Sulawesi Barat), Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

·     Sementara, wilayah (provinsi) lainnya seperti Jawa Tengah, Sumatera (Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera Utara), Sulawesi (Sulawesi Utara, dan Gorontalo), dan Maluku merupakan wilayah subsisten dimana populasi yang ada sudah mencukupi kebutuhan di wilayah tersebut.

2.    Untuk mengembangkan industri bibit sapi di Indonesia masih terdapat beberapa kendala, di antaranya adalah:

·     keterbatasan padang penggembalaan terutama di wilayah Jawa,

·     suitnya menjaga kontinuitas ketersediaan pakan hijauan terutama pada saat musim kemarau, - karakteristik industri perbibitan sapi membutuhkan modal yang cukup besar dan memiliki capital turn over yang cukup rendah sehingga kurang menguntungkan dalam jangka pendek,

·     kredit sulit diakses karena peternak tidak memiliki agunan.

3.    Harga pokok penjualan sapi anakan bibit (pedet) tergantung dari bangsa sapi yang dipelihara (genotip) dan jenis pakan yang diberikan (lingkungan). Dari tiga skenario model pengembangan usaha ternak perbibitan sapi, maka diperoleh harga pokok minimum pedet sebagai berikut:

·     Berdasarkan perhitungan harga pokok produksi sapi PO yang dipelihara secara intensif di Jawa Tengah, dengan asumsi pemerintah membantu 50% dari nilai investas untuk skala pemeliharaan 25 ekor induk (besarnya subsidi Rp.164.187.500) selama 3 bulan (berat badan 150 kg), maka diperoleh harga antara Rp 6,2 juta (betina) hingga Rp 6,7 juta (jantan). Jika ditambah dengan biaya transpor Rp 600 ribu/ekor, maka harga pokok produksi di Jabodetabek menjadi rata-rata Rp 7.050.000,- atau rata-rata Rp 47.000,-/kg hidup. Apabila pemerintah hanya memberikan subsidi bunga (KUPS), dan investasi dibiayai oleh peternak sendiri dari pinjaman, maka harga jual anak sapi umur 3 bulan adalah Rp 54.000/kg hidup.

·     Harga pokok produksi sapi Madura yang dipelihara secara ekstensif di NTB dengan skala pemeliharaan 10 ekor induk, diperoleh harga di tingkat peternak dengan berat badan hidup 250 kg adalah sebesar Rp 7.5 juta. Dengan asumsi harga sampai Jakarta Rp 9 juta/ekor (Biaya transportasi sampai ke Jakarta Rp 1,5 juta/ekor) , maka didapat harga Rp 36.000/kg hidup. Jika dikonversi menjadi karkas (konversi 47,5%), maka harga daging di Jakarta Rp 75.800/kg.

·     Untuk pendekatan model intensif skala besar yakni dengan asumsi jumlah indukan 1000 ekor sapi yang diperoleh dari impor (Limousin dan Simental) dan dikawinsilangkan melalui IB dengan semen sapi Brahman, apabila pemerintah memberi bantuan investasi 50 milyar dan subsidi bunga KUPS, maka diperoleh harga jual anak sapi sebesar Rp 40.000/kg hidup. Setelah digemukan 1 th, berat badan 350 kg harga jual Rp 14 juta dan konversi karkas 50%, maka harga jual daging bisa Rp 80.000/kg.Tanpa bantuan investasi, namun masih ada bantuan pemerintah dalam hal subsidi bunga KUPS, maka diperoleh harga pokok penjualan Rp 63.200/kg hidup atau setara Rp126.400, per kg daging.

4.    Dalam upaya menjaga stabilitas harga daging sapi di sentra konsumen terutama untuk wilayah Jabodetabek sekaligus mendukung program swasembada daging sapi nasional, maka sebagai bahan rekomendasi kebijakan pemerintah dapat diusulkan beberapa hal sebagai berikut:

·         Perlunya pembangunan sistem transportasi sapi yang dapat memperlancar suplai sapi dari wilayah pensuplai utama sapi bakalan (NTB, NTT, Sulawesi) ke wilayah sentra konsumen (Jabodetabek). Pembangunan transportasi sapi ini dapat mengurangi harga di tingkat konsumen hingga …persen. Hal ini sekaligus mendorong pengembangan peternakan sapi disentra produksi, karena dapat menekan biaya transportasi sehingga harga menjadi lebih kompetitif.

·         Selama belum ada transportasi sapi antar pulau yang efektif, untuk memenuhi daging sapi di Jabodetabek, impor masih diperlukan dengan pengawasan agar daging/sapi impor tidak beredar di luar Jabodetabek yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas harga sapi.

·         Mengingat karakteristik industri bibit sapi yang kurang menguntungkan dalam jangka waktu pendek, maka pengembangan industry bibit sapi melalui ketiga jenis model dimungkinkan dengan asumsi sebagai berikut: - Untuk pengembangan pembibitan sapi PO menggunakan bakalan lokal secara intensif di Jawa Tengah, diperlukan subsidi kredit (KUPS) dan 50% dari kebutuhan investasi (kandang dan peralatan serta pengadaan awal induk) agar harga pokok produksi memenuhi ceiling price (Rp 40.000/kg hidup). Untuk skala 25 ekor induk, subsidi investasi yang diperukan adalah sebesar Rp164.187.500. - Untuk model pengembangan sapi Madura dengan sistem ekstensifikasi di wilayah NTB dan NTT, maka subsidi dalam bentuk penyediaan sarana transportasi, dapat mengurangi harga di tingkat konsumen hingga 17 persen. - Pada model intensifikasi skala besar dapat dikembangkan oleh pemerintah melalui BUMN atau pihak swasta dengan bantuan penyediaan lahan, pengadaan indukan dan subsidi bunga kredit/pinjaman dengan tenggat waktu (grace periode selama 2 tahun).