ANALISIS
DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP INFLASI DAN KEMISKINAN
Kebijakan pemerintah terutama yang terkait dengan
peningkatan harga energi dapat memberikan dampak terhadap harga barang
kebutuhan pokok yang berujung pada peningkatan harga barang konsumsi dan
penurunan daya beli masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis
dampak kebijakan pemerintah terhapap inflasi dan kemiskinan serta membangun
model untuk memperkirakan dampak penerapan kebijakan pemerintah terhadap
inflasi dan kemiskinan. Model-model beserta simulasi yang dikembangkan dalam
kajian ini, telah dapat menunjukkan bagaimana kebijakan yang ditetapkan
pemerintah berdampak pada inflasi dan kemiskinan. Hasil simulasi menunjukkan
bahwa skenario-skenario kebijakan pemerintah yang menghasilkan kombinasi
kenaikan harga komoditaskomoditas energi dapat dikembangkan untuk menghasilkan
dampak yang minimal, utamanya untuk kemiskinan. Selain itu, patut dikembangkan
juga skenario peningkatan tingkat konsumsi masyarakat untuk memkompensasi
pergerakan garis kemiskinan yang memperbesar tingkat kemiskinan.
Kebijakan pemerintah dapat secara langsung mempengaruhi
perekonomian, khususnya harga dan dampaknya pada inflasi yang berujung pada
kemampuan dayabeli masyarakat. Pada era sebelum tahun 2010, inflasi dapat
dikendalikan melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Namun, pergerakan
ekonomi terus berubah dimana inflasi tidak hanya disebabkan oleh pengaruh
makroekonomi saja seperti sukubunga, nilai tukar dan jumlah uang beredar tetapi
juga peran komoditi (Bank Indonesia, 2014). Inflasi dapat menyebabkan perubahan
yang sangat luas terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Inflasi mencerminkan
stabilitas harga, semakin rendah nilai suatu inflasi berarti semakin besar
adanya kecenderungan ke arah stabilitas harga. Namun masalah inflasi tidak
hanya berkaitan dengan melonjaknya harga suatu barang dan jasa. Inflasi juga
sangat berkaitan dengan purchasing power atau daya beli dari masyarakat.
Inflasi yang rendah dan stabil merupakan salah satu penopang utama daya beli
masyarakat
Dalam rangka mengemban tugas untuk menciptakan
kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan dalam kehidupan masyarakat,
pemerintah diberikan kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan. Setiap kebijakan
yang dikeluarkan dapat berdampak positif atau negatif, dan dalam mekanisme
transmisi yang langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu kebijakan yang
diarahkan untuk memberikan dampak positif pada aspek tertentu, dapat melahirkan
dampak negatif pada aspek yang lain. Oleh karena itu, suatu kebijakan
seringkali perlu direspon oleh kebijakan yang lain untuk meminimalkan dampak
negatif yang ditimbulkan. Salah satu visi Kementerian Perdagangan adalah
menciptakan stabilitas harga dan memperlancar jaringan distribusi. Dalam
mendukung ini, bagaimana memastikan tercapainya stabilisas harga bahan pokok,
supaya kemampuan/ daya beli masyarakat terjaga. Terkait dengan hal ini, maka
inflasi dan kemiskinan menjadi dua indikator yang perlu diperhatikan. Dari
sini, kita dapat melihat dua sisi yang saling terkait, yaitu kebijakan
pemerintah yang diarahkan pada aspek tertentu, dan aspek stabilitas harga pokok
(inflasi) serta kemampuan daya beli masyarakat (tingkat kemiskinan) yang perlu
dikelola. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak penerapan suatu kebijakan
terhadap inflasi dan kemiskinan. Dalam konteks inilah analisis ini sangat
penting, yaitu bagaimana melihat keterkaitan (atau dampak) dari satu kebijakan
terhadap inflasi dan tingkat kemiskinan. Hasil kajian ini sangat penting untuk
dijadikan sebagai salah satu guidance dalam merespon satu kebijakan, dengan
melihat dampaknya kepada masyarakat melalui indikator inflasi dan kemiskinan
Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan sebelumnya,
hasil analisis ini dapt disimpulkan sebagai berikut: a. Kebijakan pemerintah,
khususnya yang sangat terkait atau berakibat pada peningkatan harga energi,
dapat memberikan dampak pada inflasi dan kemiskinan. Model-model beserta
simulasi yang dikembangkan dalam kajian ini, telah dapat menunjukkan bagaimana
kebijakan tersebut berdampak pada inflasi dan kemiskinan. b. Hasil simulasi
menunjukkan bahwa skenario-skenario kebijakan pemerintah yang menghasilkan
kombinasi kenaikan harga komoditaskomoditas energi dapat dikembangkan untuk
menghasilkan dampak yang minimal, utamanya terhadap kemiskinan. Selain itu,
patut dikembangkan juga skenario peningkatan tingkat konsumsi masyarakat untuk
mengkompensasi pergerakan garis kemiskinan yang melahirkan pergerakan atau
peningkatan tingkat kemiskinan. c. model-model ini, skenario-skenario
berikutnya dapat terus dikembangkan yang berbasis pada dua instrumen diatas.
Pengembangan kebijakan untuk mengantisipasi dampak
kenaikan harga energi (dan pangan) terhadap inflasi dan (terutama) kemiskinan
ini sangat penting karena seringkali pengambilan kebijakan yang berakibat pada
kenaikan harga tersebut sulit dihindari. Pendekatan terbaik selanjutnya adalah
pada proses mitigasi atau meminimalkan dampaknya. Untuk ini skenario mitigasi
yang berbasis pada dua instrumen (kombinasi kenaikan harga yang tepat, serta
kompensasi pada masyarakatuntuk memastikan adanya peningkatan tingkat konsumsi)
dapat penting untuk dikembangkan. Dalam kaitannya dengan tupoksi kementerian
perdagangan, berbagai instrumen perdagangan dapat dikembangkan untuk
menghasilkan peningkatan tingkat konsumsi masyarakat secara riil. Salah satu
yang dapat dilakukan untuk ini adalah kegiatan operasi pasar untuk meningkatkan
akses masyarakat miskin dan hampir miskin pada barang-barang kebutuhan pokok
dengan harga yang lebih murah. Kegiatan ini, walaupun secara nominal tidak
meningkatkan income masyarakat, namun secara riil daya beli atau konsumsinya
terangkat (dengan akses harga yang murah tersebut). Sehingga, walaupun garis
kemiskinan secara nominal meningkat, akses terhadap barang-barang kebutuhan
pokok (khususnya bahan makanan) tetap terjaga