Di era berkembangnya teknologi informasi saat ini, data dan informasi dapat dibuat, diolah dan dipertukarkan dengan mudah dan cepat. Penggunaan teknologi informasi sudah menjadi salah satu tanda kemajuan suatu negara. Dengan adanya pertukaran informasi yang cepat dan kualitas informasi yang baik, suatu data dan informasi dapat menjadi suatu sumber daya yang berharga jika diolah dengan benar. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, perubahan atau inovasi yang terjadi di lingkungan bisnis dan pemerintahan menjadi tidak terelakan. Perubahan ini tentunya perlu diimbangi melalui peningkatan kinerja organisasi melalui pemanfaatan sistem informasi yang mendukung.  Bagi pemerintahan, sistem informasi yang cepat, akurat, dan akuntabel dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan tanggung jawab yang maksimal kepada masyarakat. Namun jika tidak digunakan dengan baik, beresiko menyebabkan adanya tumpang tindih dalam program pemerintah yang memungkinkan adanya program kerja yang saling bertentangan. Dalam hal pelaksanaan pembangunan, sistem informasi memiliki peran penting untuk mengetahui permasalahan dan potensi daerah. Jika didukung dengan integrasi data dan informasi yang baik, peningkatan kualitas layanan dapat tercapai dengan adanya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat (Anggraini, 2019; Sudianing & Saputra, 2019).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau dikenal dengan E-Government. Melalui pelaksanaan tata Kelola, manajemen sistem dan SPBE diharapkan dapat memberi peluang dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam membangun sinergi penerapan SPBE, Rencana Induk SPBE Nasional telah disusun untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 – 2025 dan dan tujuan pembangunan aparatur negara yang ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM.