RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN MANAJEMEN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Dalam rangka menciptakan manajemen pengelolaan pasar rakyat yang merata di seluruh Indonesia maka pengelola pasar harus memiliki kemampuan yang terstandarisasi dan merata di seluruh Indonesia. Sehingga perlu ditetapkan suatu standar sertifikasi kompetensi bagi pengelola pasar. Persoalannya saat ini belum ada jenjang keahlian pengelola pasar yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan tingkat kompetensi pengelola pasar. Demikian pula, langkanya ketersediaan modul pelatihan yang tepat bagi pengelola pasar rakyat pada level kompetensi dasar. Untuk menutup gap tersebut, maka kajian ini dijalankan dengan tujuan: (1) Mengidentifikasi jenjang keahlian pengelola pasar rakyat menuju standardisasi sertifikasi kompetensi pengelola pasar rakyat.; dan (2) Menyusun program pelatihan dan materi/modul pengelolaan pasar rakyat di level kompetensi dasar.Kajian ini melakukan teknik pengumpulan data dengan dua pendekatan kuantitatif (survey kepada tiga ratus pedagang di enam pasar rakyat yakni: (1) Pasar Agung di Kota Denpasar; (2) Pasar Pa’baeng-baeng Kota Makassar; (3) Pasar Segiri di Kota Samarinda; (4) Pasar Sepuluh Ulu di Kota Palembang; (5) Pasar Oro-Oro Dowo di Kota Malang dan ; (6) Pasar Kota Surakarta) dan pendekatan kualitatif (literatur review dan wawancara mendalam terhadap pengelola pasar rakyat). Hasil kajian menunjukan terdapat empat kompetensi yang perlu dimiliki oleh pengelola pasar, meliputi: kompetensi bidang keuangan, bidang administrasi, bidang keamanan, kebersihan dan ketertiban atau disingkat K3, dan bidang usaha jasa. Kompetensi bidang keuangan, meliputi: perencanaan keuangan (anggaran), pencatatan keuangan, pelaporan keuangan, dan financial negotiation. Sementara kompetensi bidang K3, meliputi: kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Kompetensi bidang usaha jasa meliputi: pengenalan usaha jasa pasar rakyat, jenisjenis usaha jasa, pengelolaan aset usaha jasa, optimalisasi potensi pasar rakyat, pemasaran usaha jasa pasar rakyat secara online dan offline, kerjasama usaha, dan manajemen logistik atau gudang di pasar rakyat. Kompetensi bidang administrasi meliputi kemampuan menjalankan administrasi dan mengidentifikasi permasalahan administrasi di pasar rakyat. Kesimpulan kajian menunjukan bahwa di level kompetensi dasar, yang tercakup di dalamnya adalah pengelola pasar setingkat kepala pasar dan kepala seksi di pasar. Terkait kompetensi keuangan, kriteria yang diharapkan terpenuhi oleh pengelola pasar tingkat dasar, antara lain: (1) Mampu melakukan perencanaan kebutuhan harian pengelola pasar; (2) Mampu melakukan pencatatan penerimaan harian tetap pasar menggunakan aplikasi komputer sederhana; (3) Mampu membuat laporan keuangan sederhana menggunakan aplikasi komputer; (3) Mampu mengidentifikasi lembaga keuangan (bank, koperasi, dan asuransi) yang berpotensi untuk dijadikan mitra pengelola pasar. Terkait kompetensi bidang administrasi, kriteria yang diharapkan terpenuhi oleh pengelola pasar tingkat dasar, yaitu mampu melakukan perencanaan dan kegiatan harian bidang administrasi dengan sub bidang adminstrasi kantor/perusahaan, umum, pengadaan barang jasa, hukum, hubungan masyarakat, dan kepegawaian. Sementara terkait kompetensi bidang K3, kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh pengelola pasar tingkat dasar, antara lain: (1) Mampu memahami dan melaksanakan kegiatan kebersihan di pasar sesuai tupoksi, SOP, dan juklak juknis dengan baik; (2) Mampu memahami dan melaksanakan kegiatan keamanan di pasar sesuai tupoksi, SOP, dan juklak juknis dengan baik; dan (3) Mampu memahami dan melaksanakan kegiatan ketertiban di pasar sesuai tupoksi, SOP, dan juklak juknis dengan baik. Terkait kompetensi bidang usaha jasa, kriteria yang diharapkan dimiliki oleh pengelola pasar tingkat dasar adalah mampu memahami dan melaksanakan kegiatan usaha jasa di pasar sesuai tupoksi, SOP, dan juklak juknis dengan baik. Kajian ini merekomendasikan lima hal: Pertama, empat modul awal yang dibutuhkan oleh pengelola pasar rakyat yaitu administrasi, Keuangan, Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan (K3) serta Usaha Jasa di pasar rakyat. Modul harus dibedakan antara staf pelaksana, pengelola tingkat menengah dan atas. Untuk staf pelaksana, modul diarahkan kepada bagaimana staf pelaksana dapat memiliki kemampuan teknis dan melaksanakan peraturan serta SOP yang telah dimiliki oleh organisasi. Bagi pengelola tingkat menengah dan atas diharapkan dapat memiliki kemampuan analisa yang lebih mendalam serta memiliki inisiatif dan kreatifitas sehingga pengelolaan pasar dapat lebih efektif dan efisien. Kedua, pelatihan dilakukan menggunakan sistem regional atau provinsi untuk mempermudah transfer pengalaman dan penyesuaian pola pengelolaan pasar rakyat di daerah tersebut. Modul pelatihan dapat dimodifikasi dan atau ditambahkan dengan materi lokal agar sesuai dengan kondisi daerah dimana pasar rakyat berada. Ketiga, perlu ada kebijakan tertulis dari pemerintah daerah dan atau perusahaan daerah pengelola pasar untuk peserta yang mengikuti pelatihan tidak diperbolehkan berpindah tempat dan atau dipindahkan (mutasi) dalam kurun waktu 3-4 tahun agar bisa mengimplementasikan materi materi yang diterima selama pelatihan. Kegiatan pelatihan dilakukan sedikitnya 3 kali untuk setiap pasar dengan peserta yang berbeda kecuali peserta yang akan mengikuti hingga tingkat ahli. Keempat, peserta pelatihan harus memiliki status pegawai tetap dan memiliki potensi untuk ditempatkan di struktur pemerintahan yang berkaitan dengan pasar dan perusahan daerah pengelola pasar rakyat. Kelima, jangka waktu pelatihan yang dilakukan baiknya untuk tidak mengambil waktu yang sangat lama (kisaran 5 hari kerja) oleh karena keterbtasan SDM di tingkat pengelola pasar sehingga ketika SDM yang diikutkan pelatihan tidak hadir dalam waktu yang lama makan akan sulit untuuk mencarikan penggantiaannya. Pelatihan harus diberikan secara spesifik pada topik tertentu mengingat pelatihan yang bersifat general sudah sangat sering dilakukan oleh pihak pemda. Namun kebutuhan yang mendasar bagi pengelola pasar saat ini adalah pelatihan yang bersifat sangat spesifik