RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN PEMETAAN KESESUAIAN PERATURAN PADA SEKTOR PRIORITAS (OBAT MAKANAN DAN JASA LAYANAN KESEHATAN) DENGAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Peraturan perundang-undangan di sektor obat dan makanan olahan pada dasarnya sudah sesuai dengan UUPK. Undang-Undang yang khusus mengatur misalnya UU Kesehatan, UU Pangan beserta peraturan pelaksananya dibuat salah satunya untuk melindungi konsumen Indonesia. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan khusus di sektor obat dan makanan olahan tidak mengatur secara spesifik mengenai hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha, namun demikian tidak bertentangan dengan UUPK. Bahkan dalam UU Pangan secara tegas disebutkan bahwa tujuan penyelenggaran pangan salah satunya yaitu untuk mewujudkan kecukupan pangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf c.Ketentuan ini sesuai dengan perkembangan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam United Nation Guidelines for Consumer Protection yang diperbaharui di tahun 2015. Salah satu prinsip terbaru dalam Guideline yang terbaru ini adalah “akses konsumen akan barang dan/atau jasa yang esensial (pokok).29 Prinsip ini belum tercantum dalam UUPK. Untuk itu penting untuk masukkan hak konsumen untuk mendapatkan kecukupan barang dan/atau jasa yang pokok dalam revisi UUPK. Dalam peraturan di bidang Obat dan Makanan terdapat banyak pengaturan yang terkait dengan ketentuan mengenai Perbuatan Yang Dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8-17 UUPK. Pengaturan yang terdapat dalam UU Pangan dan UU Kesehatan memang khusus untuk mengatur sektor Pangan dan kesehatan (termasuk obat). Namun demikian ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUPK, karena merupakan pengaturan lebih khusus yang sangat dimungkinkan berdasarkan Pasal 64 UUPK. Khusus mengenai ketentuan mengenai pemberian informasi mengenai kehalalan suatu produk dalam label, terdapat perbedaan pengaturan antara UUPK dan UUJPH. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUPK tersebut maka Sertifikasi Halal bersifat kebolehan (voluntary) sedangkan berdasarkan Pasal 4 UUJPH sertifikasi halal merupakan kewajiban (mandatory). Meskipun tidak ada sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mensertifikasi produknya, namun demikian demi kepastian hukum sebaiknya kedua peraturan-perundang-undangan tersebut mempunyai kesamaan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga kepada pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Dalam UU Kesehatan dan UU Pangan maupun peraturan pelaksana lainnya tidak diatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu konsumen yang dirugikan dapat menggunakan mekanisme dan kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK. Ketentuan tentang kewenangan pengawasan oleh Pemerintah di sektor Pangan dan Obat pada dasarnya merupakan pengaturan yang khusus mengenai pengawasan di sektor pangan dan obat. Ketentuanketentuan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) UUPK, karena pada dasarnya ditujukan untuk melindungi konsumen Indonesia. 6.2. Rekomendasi: 1. Dalam Revisi UUPK sebaiknya ditambahkan satu hak konsumen yang baru yaitu untuk mendapatkan kecukupan pemenuhan kebutuhan pokok. Hal ini penting tidak hanya untuk menjamin agar konsumen mendapatkan kecukupan pangan, tetapi juga sejalan dengan perkembangan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam United Nation Guidelines for Consumer Protection yang diperbaharui di tahun 2015 yaitu “akses konsumen akan barang dan/atau jasa yang esensial (pokok). 2. Agar dibentuk Lembaga penyelesaian sengketa khusus di sektor obat dan makanan, karena sifat sengketanya lebih khusus. Unit pelayanan yang terdapat di BPOM sebaiknya ditingkatkan menjadi Unit Penyelesaian Sengketa Konsumen khusus untuk obat dan makanan sehingga dapat membantu konsumen Indonesia yang mengalami permasalahan terkait makanan dan obat yang dikonsumsinya. Mengingat aspek makanan olahan dan khususnya obat ini sangat spesifik, maka akan lebih baik penyelesaian sengketanya ditangani oleh Unit Khusus. Selain itu keberadaan Balai POM dan Balai Besar POM yang ada di daerah yang jumlahnya 30 dapat dimaksimalkan sebagai salah satu Lembaga penyelesaian sengketa konsumen khusus untuk bidang obat dan makanan olahan. 3. Perlu dikaji kembali pengaturan mengenai kewajiban tentang sertifikasi halal, apakah sebaiknya tetap bersifat voluntary sebagaimana diatur dalam UUPK atau mandatory sebagaimana diatur dalam UUJPH. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab