RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN PENGAWASAN BARANG YANG BEREDAR DI DAERAH PERBATASAN

Perlindungan konsumen adalah salah satu syarat pendukung dalam mewujudkan perekonomian yang sehat melalui perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dalam upaya melindungi konsumen, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Upaya meningkatkan pengawasan terhadap barang beredar sebagai upaya mewujudkan perlindungan konsumen yang optimal pada dasarnya harus dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk di wilayah perbatasan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pengawasan barang dan sekaligus menganalisis kinerja pengawasan khususnya di daerah perbatasan. Dengan menggunakan Kerangka Input-Proses-Output, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan barang beredar di daerah perbatasan belum dilaksanakan secara optimal dan kinerja pengawasan barang di daerah perbatasan belum berjalan dengan baik yang disebabkan Sumber daya manusia (SDM) pengawasan yang dimiliki daerah perbatasan masih terbatas atau hanya sebanyak 50% dari kebutuhan, proporsi anggaran untuk pengawasan masih relatif kecil yaitu rata-rata sebesar 9% dari total anggaran Dinas, dan minimnya sarana transportasi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan KoperasiKabupaten Malinauberupa pengawasan barang sesuai dengan ketentuan seperti SNI Wajib, label berbahasa Indonesia, dan Manual Kartu Garansi (MKG) yang dilakukan dua kali dalam setahun. Dalam hal ini, pengawasan terhadap peredaran barang di perbatasan belum dilakukan secara khusus dikarenakan beberapa hal, antara lain : 1) Keterbatasan anggaran sehingga kegiatan pengawasan barang beredar sangat terbatas. Alokasi anggaran kegiatan pengawasan lebih difokuskan pada aspek monitoring harga barang dan pelaksanaan ketentuan SNI Wajib, MKG, dan label berbahasa Indonesia. 2) Belumtersedianya Petugas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (PBBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS-PK) yang memadai. 3) Belum tersedianya sarana dan prasarana seperti mobil operasional pengawasan. 4) Belum tersedianya Petunjuk Teknis (Juknis) pengawasan barang. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai tata cara dan prosedur pengawasan barang dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi tidak tersampaikan ke dinas kabupaten. 5) Kondisi geografis yang sulit bagi kegiatan pengawasan serta minimnya infrastruktur pada jalur perdagangan lintas batas.

Secara umum, beberapa barang yang diperdagangkan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku seperti: 1) Tidak terdapat label/ tanda SNI Wajib pada produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diimpor dari Malaysia. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib yang mengatur ketentuan label SNI Wajib pada produk AMDK di pasar dalam negeri. 2) Produk gula pasir dan terigu yang diimpor dari Malaysia dijual pada tingkat harga subsidi yang ditunjukkan dengan label “Produk Bersubsidi” pada kemasan. Besaran subsidi adalah RM 1 untuk setiap produk.

Pengawasan barang beredar di daerah perbatasan belum dilaksanakan secara optimal. Umumnya pengawasan dilaksanakan secara kasat mata dan belum dilakukan uji laboratorium. Selain itu, belum dibuat secara rutin laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (Tim TPBB) sudah dibentuk, namun koordinasi antar instansi maupun lembaga terkait dalam melaksanakan pengawasan belum efektif. Koordinasi dilakukan hanya pada saat menjelang bulan puasa dan hari besar keagamaan sekaligus untuk monitoring harga. Koordinasi dimaksud juga belum dilaksanakan dengan melibatkan Kepabeanan, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS-custom, immigration, quarantine, and security).

Kinerja pengawasan barang di daerah perbatasan belum berjalan dengan baik. Hal ini diindikasikan dengan frekuensi pengawasan yang relatif rendah yaitu rata-rata hanya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun. Hal ini disebabkan: 1) Sumber daya manusia (SDM) pengawasan yang dimiliki daerah perbatasan masih terbatas. Rata-rata jumlah petugas pengawas berkisar antara 1 – 2 orang atau hanya sebanyak 50% dari kebutuhan sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap bidang tugas pengawasan juga masih rendah. 2) Proporsi anggaran untuk pengawasan masih relatif kecil yaitu rata-rata sebesar 9% dari total anggaran Dinas. 3) Minimnya sarana transportasi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan barang yang memadai.

Ditemukan barang sampel yang tidak sesuai ketentuan parameter pengawasan khususnya Label, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Manual Kartu Garansi (MKG). Jenis barang yang tidak bertanda SNI antara lain lampu pijar, regulator tabung gas, dan tusuk kontak, sedangkan yang tidak menggunakan Label Bahasa Indonesia antara lain biskuit/makanan ringan, bahan pokok, dan makanan minuman kaleng.

Gambaran umum proporsi barang yang beredar di daerah perbatasan adalah 70% merupakan produk dalam negeri dan 30% berasal dari Malaysia. Sementara barang yang telah memenuhi ketentuan parameter pengawasan di daerah perbatasan mencapai 51,4% yang merupakan produk dalam negeri, sehingga masih terdapat 18,6% produk dalam negeri yang belum memenuhi ketentuan parameter pengawasan.

Berdasarkan kelompok barang yang beredar di daerah perbatasan maka barang yang berasal dari Malaysia didominasi (53%) oleh bahan pokok, biskuit/makanan ringan dan makanan minuman kalengan, sedangkan barang-barang elektronik dan bahan bangunan didominasi oleh produk dalam negeri masing-masing sebesar 99% dan 88,3%.

Dengan alasan untuk memenuhi kecukupan pasokan bahan pokok, Kepala daerah/bupati yang memiliki daerah perbatasan, mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan beredarnya barang pokok asal Malaysia keluar dari daerah perbatasan (kecamatan) ke kecamatan lain di kabupaten tersebut. Kebijakan ini berpotensi membuat barang asal Malaysia merembes ke kabupaten lain bahkan ke provinsi lainnya

Dalam rangka mendukung peningkatan pengawasan barang beredar khususnya di perbatasan, perlu disusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) meliputi frekuensi pengawasan, jumlah barang yang diawasi, dan lokasi pengawasan agar dapat dijadikan acuan dalam penilaian kinerja unit kerja pengawasan barang beredar.

Menghimbau pemerintah daerah agar dapat merekrut petugas PPBJ dan PPNS-PK sesuai kebutuhan dan mempertahankan keberadaan petugas pengawas tersebut dengan mengusulkan menjadi fungsional.

Mengusulkan dana alokasi khusus (DAK) dan dana dekonsentrasi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan di daerah perbatasan dengan persyaratan adanya jumlah SDM Pengawas yang memadai, frekuensi pelaksanaan pengawasan, dan jumlah laporan pengawasan barang di daerah perbatasan.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasan barang di daerah perbatasan, maka dapat dilakukan kerjasama dengan pihak kepabeanan, karantina, dan keamanan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU).

Mensinkronisasikan peraturan daerah yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pengawasan barang beredar, khususnya di daerah perbatasan.

Memajukan peran Kementerian Perdagangan dalam menyediakan bahan kebutuhan pokok yang lebih baik dan terjamin bagi masyarakat daerah perbatasan