Analisis ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kinerja ekspor dan impor produk elektronika dan telematika, mengidentifikasi instrumen pengaturan impor produk elektronika dan telematika, dan mengidentifikasi produk-produk elektronika dan telematika yang dapat direkomendasikan untuk diberlakukan Persetujuan Impor dengan persyaratan Pertimbangan Teknis dari Kementerian Perindustrian. Rekomendasi yang diberikan dalam analisis ini untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan penyiapan mekanisme impor produk elektronika dan telematika oleh unit teknis terkait.

 Kinerja perdagangan produk elektronika dan telematika Indonesia selama lima tahun terakhir secara agregat masih mencatatkan defisit. Beberapa regulasi dan instrumen kebijakan secara umum yang telah diterapkan untuk produk elektronik antara lain instrumen Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), SNI Wajib, Sertifikat Alat Perangat Telekomunikasi, ketentuan TKDN, dan BMTP. Namun beberapa instrumen dianggap masih belum efektif mengendalikan impor.

Sesuai dengan hasil Rapat Koodinasi Teknis antar Kementerian/Lembaga terkait dan memperhatikan aspek kontinuitas peraturan, perubahan terhadap Permendag No. 20 Tahun 2021 belum dapat dilakukan dalam waktu dekat mengingat Permendag No. 20 Tahun 2021 baru saja diubah melalui Permendag No. 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Oleh karena itu, pengendalian impor terhadap usulan 25 produk elektronika dan telematika dilakukan secara bertahap dan berdasarkan Persetujuan Impor (PI) sesuai Permendag yang berlaku. Dalam jangka pendek, produk elektronika dan telematika yang dapat diberlakukan PI dengan Pertek Kemenperin yaitu: (a) produk-produk yang saat ini sudah menggunakan Pertimbangan Teknis dari Kemenperin sebagai syarat penerbitan PI sebagaimana yang telah diatur dalam Permendag No. 20 Tahun 2021 jo. Permendag No. 25 Tahun 2022, yaitu untuk produk yang tergolong dalam BMTB seperti Base Station; Mesin Penerima, Konversi, Transmisi; dan Monitor, dan (b) Produk AC, Printer, dan Telepon Seluler yang saat ini sudah diberlakukan PI sebagaimana yang telah diatur dalam Permendag No. 20 Tahun 2021 jo. Permendag No. 25 Tahun 2022 namun belum menggunakan Pertimbangan Teknis dari Kemenperin. Selain itu, mekanisme trade remedies melalui pengenaan safeguard atau anti dumping dapat dijajaki secara paralel sebagai salah satu upaya pengendalian impor produk elektronika dan telematika dalam jangka panjang.

Kata kunci: Industri Elektronika dan Telematika (IET), Persetujuan Impor, Pertimbangan Teknis