Implementasi strategi hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas nikel terus menunjukkan tren positif. Kini, sudah terdapat 29 pabrik/smelter pemurnian nikel yang telah beroperasi yang terdiri 27 pabrik pirometalurgi dan 2 pabrik hidrometalurgi. Industri ini akan semakin meluas dengan adanya penambahan sebesar 32 pabrik/smelter dalam tahap konstruksi dan 20 pabrik/smelter yang berencana untuk dibangun secepatnya. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh pabrik/smelter maupun penambang sebagai berikut: (i) cadangan nikel kadar tinggi sangat terbatas, sementara kebutuhan per tahun semakin meningkat seiring dengan pesatnya pembangunan smelter; dan (ii) sebagian besar bijih nikel terdiri dari nikel berkadar rendah atau nikel limosit. Sejak tahun 2020, perdagangan bijih nikel (HS 2604.00.00) Indonesia dengan dunia selalu mencatatkan defisit neraca perdagangan. Hal ini disebabkan oleh penurunan drastis ekspor nikel pada tahun 2020 setelah adanya kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel dalam PermenESDM No 11 Tahun 2019. Ketentuan tata niaga ekspor bijih nikel tertuang dalam Permendag No. 18 Tahun 2021 dimana bijih nikel dengan kode HS 2604.00.00 merupakan barang yang dilarang untuk diekspor. Namun, dalam Permendag No. 12 Tahun 2022, bijih nikel sudah kembali dapat diekspor menggunakan instrument Persetujuan Ekspor (PE). Tata niaga perdagangan domestik bijih nikel diatur dalam Kepmen ESDM dimana harga mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM). Kendati demikian, Kepmen ESDM tersebut belum mengatur harga dengan kadar nikel kurang dari 1,70% belum diatur, oleh karena itu diharapkan Kementerian ESDM dapat menambahkan kategori untuk nikel limosit hingga kadar 1,50% mengingat diperlukan suatu tata niaga yang jelas bagi jenis nikel tersebut. Kebijakan ini dapat memberikan kepastian harga acuan bagi sektor hulu dan hilir atau pabrik/smelter untuk nikel limosit.

Kata kunci: Tata Kelola, Bijih Nikel, Isu Perdagangan