Kegiatan dan transaksi digital Indonesia berkembang pesat dengan nilai transaksi US$ 77 Miliar dan porsi terhadap PDB mencapai 6.18% pada tahun 2022. Nilai tersebut diproyeksikan akan terus meningkat sampai US$ 130 Miliar pada 2025 dan bahkan mencapai US$ 220-360 Miliar pada 2030. Pendorong utama pertumbuhannya adalah perkembangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), dengan kontribusi lebih dari 76%. Namun demikian, seiring dengan semakin kompleksnya transaksi di PMSE, muncul beberapa isu atau permasalahan antara lain banyaknya peredaran produk yang belum memenuhi standar, penjualan barang dengan harga terlalu murah oleh pelaku usaha luar negeri, lemahnya daya saing UMKM dan produk dalam negeri dibandingkan produk luar negeri yang tersebar di PMSE serta berbagai permasalahan yang menyebabkan belum terwujudnya persaingan usaha dan ekosistem lokapasar yang sehat.

Dengan nilai transaksi PMSE yang mendominasi kegiatan ekonomi digital di Indonesia dan di tengah dinamisnya perkembangan teknologi digital, Pemerintah berkewajiban memastikan terciptanya iklim berusaha PMSE yang adil sembari memberikan ruang dan terus mendorong pengembangan inovasi dalam PMSE. Menindaklanjuti hal tersebut, maka dirasa perlu untuk melakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) . Dalam analisis ini, digunakan pendekatan Regulatory Impact Assesment (RIA) untuk menganalisis dampak revisi kebijakan terhadap isu atau permasalahan utama dalam revisi Permendag dimaksud sehingga opsi kebijakan yang dipilih dapat tepat sasaran dan tepat guna.

Permasalahan utama yang melatarbelakangi perlunya dilakukan penyempurnaan kebijakan PMSE antara lain: (i) meningkatnya tren barang impor yang membanjiri ecommerce dengan harga murah, (2) adanya dugaan praktek persaingan usaha yang tidak sehat antara Pedagang Luar Negeri (LN) dan Dalam Negeri (DN), serta (3) meluasnya distribusi barang tertentu yang tidak sesuai aturan di PMSE seperti minuman beralkohol, Napza dan produk MLM. Berdasarkan permasalahan tersebut, analisis dilakukan dengan pendekatan RIA terhadap pengaturan dan pengawasan PMSE dalam 3 (tiga) isu pokok: Isu 1: Melindungi produk dalam negeri; Isu 2: Penciptaan Kesetaraan Persaingan Usaha yang Sehat; Isu 3: Melindungi Konsumen Dalam Negeri.

Berdasarkan keseluruhan penilaian analisis RIA serta analisis manfaat dan biaya maka diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

a. Dalam upaya perlindungan terhadap produk dalam negeri dari membanjirnya produk LN di lokapasar yang dijual oleh pedagang LN, opsi penerapan harga barang minimum yang dapat dijual oleh pedagang LN di lokapasar sebesar 100 USD/unit barang menjadi pilihan kebijakan yang paling tepat dan efektif.

b. Sementara itu, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan setara di Lokapasar, maka opsi kebijakan yang menetakan kewajiban verifikasi legalitas identitas dan perizinan pedagang luar negeri oleh pemerintah menjadi pilihan kebijakan yang paling tepat untuk diimplementasikan. Untuk efisiensi, kebijakan tersebut perlu dilengkapi dengan kewajiban penyertaan laporan verifikasi lokasi/produk oleh lembaga survey independen di wilayah setempat.

c. Adapun dalam rangka melindungi konsumen dalam negeri (DN) terhadap konsumsi dan peredaran produk-produk tertentu pada PMSE, dalam hal ini khususnya terkait minuman beralkohol, maka opsi kebijakan yang tepat adalah melarang memperjualbelikan secara penuh produk minuman beralkohol di Lokapasar. Opsi kebijakan ini dinilai paling efektif, konsisten dan mempertegas regulasi sebelumnya.