Emas merupakan logam mulia yang dimanfaatkan dalam berbagai bidang. World Gold Council (2022) menyebutkan bahwa konsumsi dan penggunaan utama emas adalah sebagai perhiasan (37,5%) dan investasi (47,2%). Industri hilir emas yang telah terbangun di Indonesia yaitu industri perhiasan dan industri investasi. Industri perhiasan merupakan industri hilir emas yang secara umum telah mapan dan termasuk sebagai industri unggulan Indonesia. Kinerja industri perhiasan Indonesia menjadikan Indonesia sebagai 10 besar negara pengekspor perhiasan di dunia dengan pangsa pasar mencapai 4% pada tahun 2019. Dengan terbitnya UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), penyerahan Emas Batangan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% terhitung mulai tanggal 1 April 2022. Emas Batangan disamping sebagai produk akhir yang dapat diperjualbelikan sebagai alat pembayaran dan cadangan devisa negara, juga digunakan sebagai bahan baku bagi industri perhiasan. Pengenaan PPN terhadap Emas Batangan yang digunakan sebagai bahan baku industri perhiasan memiliki pegaruh yang krusial terhadap keberlanjutan industri hilir emas dalam negeri yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja ekspor perhiasan Indonesia. Atas dasar hal tersebut, diperlukan suatu analisis dampak PPN Emas Batangan Terhadap Ekspor Perhiasan mengingat pentingnya ekspor perhiasan emas bagi kinerja perdagangan internasional Indonesia.

Berdasarkan analisis deskriptif, studi literatur, dan analisis cost and benefit yang telah dilakukan, alternatif terbaik yang diidentifikasi yaitu Emas batangan tetap menjadi BKP yang dikenakan PPN 11% sesuai UU HPE No. 7 Tahun 2021, namun kedepannya mendapatkan mendapatkan Fasilitas Pembebasan PPN (PPN 0%) dan adanya aturan teknis terkait PP No 70 Tahun 2021. Revisi UU HPE No 7 Tahun 2021 untuk memasukkan emas batangan dalam negative list memerlukan waktu dan biaya yang tinggi sehingga tidak efektif untuk dilakukan. Namun demikian jika emas batangan dikenai PPN 11%, terdapat lebih banyak biaya yang ditimbulkan dibandingkan manfaat yang didapat. Dalam rangka mendorong pembangunan nasional dengan membantu ketersediaan emas yang merupakan barang strategis, Pemerintah dapat memberikan fasilitas PPN 0% untuk emas batangan dan mempercepat terbitnya aturan teknis pelaksanaan PP Nomor 70 Tahun 2021 yang memberikan fasilitas PPN 0% untuk emas granula.

Kata Kunci: Emas Batangan, Pajak Pertambahan Nilai, Perhiasan