RINGKASAN EKSEKUTIF

ANALISIS KELOMPOK KONSUMEN (CONSUMER GROUP) DALAM UPAYA

PENINGKATAN KEBERDAYAAN KONSUMEN

Upaya perlindungan konsumen dapat dikatakan berhasil apabila konsumen Indonesia sudah berdaya, dalam arti bahwa konsumen memahami hak dan kewajibannya serta mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari potensi kerugian. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan perlu mengoptimalkan upaya dalam pemberdayaan konsumen. Hal ini dilatarbelakangi beberapa faktor (Puska Dagri, 2016), pertama yaitu pelanggaran hak-hak konsumen masih sering terjadi, kedua adalah perlunya kesejajaran antara penghormatan atas hak konsumen dengan kewajiban pelaku usaha. Kemudian yang ketiga adalah makin terbukanya pasar bagi masuknya berbagai jenis produk dan jasa. Kewenangan Kementerian Perdagangan terkait perlindungan konsumen tertuang dalam UndangUndang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan khususnya pasal 5 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa kebijakan perdagangan dalam negeri diarahkan dan mengatur tentang perlindungan konsumen dimana pemberdayaan konsumen menjadi salah satu upaya dalam perlindungan konsumen. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan pasal 4 poin (e) bahwa menteri terkait harus berkoordinasi untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan.

Pentingnya peran konsumen dalam perekonomian harus diiringi usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan konsumen. Salah satu sebab masih kurang berdayanya konsumen yaitu konsumen belum cukup terdidik dan terinformasi dengan baik sehingga tidak mampu memilih barang dan jasa yang terbaik dan tidak mampu melindungi dirinya (AIPEG, 2015). Untuk itu, kelompok/organisasi konsumen dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana dalam mengoptimalkan upaya pemberdayaan konsumen. Berdasarkan gambaran tersebut, maka pemerintah perlu mendorong dan mendukung pembentukan kelompok konsumen dalam rangka peningkatan upaya pemberdayaan konsumen. Kelompok/organisasi konsumen dapat dibentuk berdasarkan kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi, berdasarkan wilayah atau domisili para anggotanya, dan juga berdasarkan kesamaan profil social ekonomi. Walaupun potensi pembentukannya besar, namun jumlah dan perkembangannya tidak seperti yang diharapkan. Selain itu, hasil literature menunjukkan kelompok/organisasi konsumen ini merupakan lembaga nonprofit, non-pemeritah, pembiayaannya swadaya, serta keanggotaannya sebagian besar relawan. Keanggotaan dan pengelolaan organisasi ini menghadapi berbagai kendala dari kurangnya komitmen anggota sampai kurang terorganisirnya berbagai program dan kegiatan. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan peranan kelompok/organisasi konsumen maka perlu dilakukan pemetaan potensi pembentukannya, kemudian bagaimana bentuk lembaga dan pengelolaannya yang efektif/ideal, serta sejauh mana pemerintah dapat berperan dalam mendukung peran kelompok konsumen dalam pemberdayaan dan perlindungan konsumen.

Hasil studi literatur, hasil wawancara lapangan dan analisis AHP menunjukkan bahwa dengan menggunakan 3 (tiga) indikator prioritas yaitu

1.    jumlah aduan konsumen, potensi kerugian konsumen, dan proporsi pengeluaran masyarakat, kelompok/organisasi konsumen dapat dibentuk berdasarkan sektor prioritas dengan urutan sebagai berikut:

·     finansial (perbankan dan non-perbankan);

·     properti;

·     fasilitas umum dan layanan publik;

·     jasa telekomunikasi; dan

·     obat-obatan dan layanan kesehatan.

2.    Hasil studi lapangan menunjukkan masih sedikit LPKSM yang memiliki lingkup kerja yang spesifik berdasarkan sektor. Pembentukan kelompok konsumen berbasis sektor akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan edukasi karena menguasai materi secara spesifik. Dengan demikian perlu didorong pembentukan kelompok konsumen yang berbasis pada lima sektor prioritas tersebut. Hasil studi lapangan menggambarkan kondisi bentuk kelembagaan kelompok/organisasi konsumen dan pengelolaannya sebagai berikut: a. Bentuk lembaga kelompok/organisasi konsumen yang ada di masyarakat, dalam hal ini LPKSM, adalah yayasan dan non-yayasan (LSM). Sebagian besar LPKSM berbentuk LSM karena membutuhkan lebih sedikit SDM dalam pembentukannya. LPKSM yang berbadan hukum memiliki hak gugat (legal standing), sementara LPKSM yang tidak berbadan hukum tidak memiliki hak gugat, sehingga hanya mampu mendampingi konsumen, tetapi tidak dapat mewakili konsumen secara hukum saat sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, LPKSM yang belum berbadan hukum perlu pendampingan profesional di bidang hukum untuk penyelesaian sengketa di pengadilan. b. Secara struktur organisasi, LPKSM harus memiliki ketua, sekretaris dan bendahara, serta anggota dengan pembagian divisi yang lebih jelas (minimum terdapat divisi advokasi dan edukasi) untuk dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik. c. Dalam hal pengelolaan, kegiatan LPKSM saat ini fokus menjalankan fungsi advokasi, namun masih kurang dalam menjalankan fungsi edukasinya. Kegiatan edukasi konsumen yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun LPKSM seringkali bersifat temporer sehingga sulit diukur dampaknya. Dalam rangka mendorong LPKSM untuk menjalankan fungsi edukasi, maka pemerintah perlu memberikan insentif bagi LPKSM yang telah menjalankan fungsi edukasi dengan memadai. Selain itu, LPKSM perlu lebih banyak dilibatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam pelaksanaan kegiatan edukasi konsumen.

3.    Hasil identifikasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi LPKSM sebagai berikut : a. Keterbatasan SDM secara kuantitas dan kualitas. Kualifikasi anggota LPKSM dengan pemahaman terhadap UU Perlindungan Konsumen yang memadai dan product knowledge yang baik, sulit diperoleh, sehingga pemerintah perlu melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan dan pendidikan yang lebih terarah dan berjenjang. b. Keterbatasan dana operasional LPKSM, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan edukasi ke masyarakat. Tidak semua LPKSM menetapkan iuran anggota dan sifat organisasi yang nirlaba tidak memungkinkan LPKSM menetapkan biaya/fee kepada konsumen yang memerlukan bantuan. LPKSM tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber pembiayaan yang mungkin tersedia. Pemerintah juga belum memiliki mekanisme yang mengatur tentang bantuan dana kepada LPKSM. c. Persepsi negatif masyarakat terhadap LPKSM. Selain belum memahami peran dan fungsi LPKSM, sebagian masyarakat belum sepenuhnya percaya kepada LPKSM sebagai lembaga yang melindungi konsumen. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi peran dan fungsi LPKSM sekaligus untuk membangun persepsi positif LPKSM di masyarakat.

4.    Koordinasi antar LPKSM dan antara LPKSM dengan pemerintah dinilai masih kurang, sehingga peran asosiasi LPKSM yang saat ini sudah ada yaitu Perkumpulan Perlindungan Konsumen Nasional (PPKN) sebagai koordinator dan wadah komunikasi perlu diperkuat dan dikembangkan.

Rekomendasi Kebijakan

1.    Mendorong pembentukan LPKSM yang berbasis sektor prioritas yaitu sektor finansial oleh Direktorat Pemberdayaan Konsumen bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.    Menghimbau pemerintah daerah mendorong LPKSM untuk berbadan hukum. Jika LPKSM belum berbadan hukum maka pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Daerah (LBHD) untuk mendampingi LPKSM tersebut di pengadilan

3.    Memberdayakan LPKSM dalam mendukung program pemerintah dengan cara Bekerjasama dengan LPKSM dalam kegiatan pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar dan pengawasan mandiri di masyarakat b. Bekerjasama menyelenggarakan program edukasi secara rutin ke masyarakat dengan target: 1) anak usia sekolah dan warga sekolah; 2) ibu-ibu rumah tangga (PKK dan pengajian) Membantu menyediakan informasi kepada LPKSM terkait sumber pembiayaan operasional yang mungkin tersedia

4.    Menyusun modul edukasi konsumen yang akan digunakan sebagai materi pelatihan bagi anggota LPKSM yang berisi : a. Standar penyampaian materi edukasi b. Pengetahuan dasar konsumen terkait hak dan kewajiban c. Pengetahuan dasar minimum tentang produk-produk di sektor prioritas, terutama terkait kesehatan, keamanan dan keselamatan d. Layanan pengaduan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa

5.    Mensosialisasikan peran dan fungsi LPKSM di masyarakat dan membangun persepsi positif a. Mencanangkan program “LPKSM Award” dalam rangka mengapresiasi LPKSM dan organisasi konsumen yang berdedikasi dalam melaksanakan edukasi dan advokasi b. Bekerjasama dengan LPKSM untuk menerbitkan majalah atau newsletter yang berisi isu terkini terkait perlindungan konsumen, kegiatan perlindungan konsumen yang dilakukan LPKSM dan pemerintah, serta layanan pengaduan konsumen, yang didistribusikan ke seluruh LPKSM, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat lainnya.

6.    Meningkatkan peran PPKN bagi seluruh LPKSM di tingkat nasional a. Memberikan informasi dan konsultasi kepada LPKSM yang menjadi anggotanya terkait sumber pembiayaan seperti lembaga donor dan program hibah, isu terkini dan regulasi b. Membentuk “Media Center” dengan PPKN sebagai penanggung jawab dan pengelola