RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN PERAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM RANGKA

PERCEPATAN SWASEMBADA PANGAN

Swasembada pangan merupakan salah satu dari empat target utama pembangunan pertanian ke depan (2010-2014). Program swasembada pangan ini mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa karena pengalaman telah membuktikan bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti terjadinya krisis beras pada tahun 2008 yang ditandai oleh gejolak harga beras, telah memberikan pelajaran bahwa melindungi pasar dalam negeri dengan swasembada pangan yang efisien merupakan hal yang sangat diperlukan.

Indonesia saat ini masih sulit mencapai target swasembada pangan 2014 karena produksi dan produktivitas tanaman pangan terus menurun. Bahkan hasil evaluasi Indeks Ketahanan Pangan Global yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit pada tahun 2012 menempatkan Indonesia di posisi ke 5 dari 7 negara ASEAN. Posisi ketahanan pangan Indonesia tersebut berada di bawah Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Hal tersebut menunjukan bahwa dengan demikian, peran diversifikasi konsumsi pangan menjadi penting sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi pada beras sehingga mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional dan dapat dijadikan sebagai instrumen peningkatan produktifitas kerja melalui perbaikan gizi masyarakat.

Analisis terhadap perkembangan pola diversifikasi dan tingkat konsumsi pangan pokok di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan. Demikian pula analisis kebijakan pangan pokok di Indonesia pada saat ini dan waktu mendatang dalam perspektif percepatan pencapaian swasembada pangan pokok juga sangat perlu dilakukan melalui serangkaian analisis, yang mencakup: (1) Dinamika permintaan, penawaran dan kebijakan perdagangan tentang komoditas pangan pokok di Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara lain di kawasan ASEAN; (2) Proyeksi perkembangan permintaan dan penawaran pangan pokok dalam jangka pendek, menengah dan panjang; dan (3) Alternatif kebijakan perdagangan yang diperlukan untuk mendorong diversifikasi konsumsi pangan masyarakat dalam mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan pokok

Tujuan dari kajian ini adalah menganalisis dinamika pola diversifikasi dan tingkat konsumsi komoditas pangan pokok di Indonesia. Menganalisis perkembangan permintaan dan penawaran komoditas pangan pokok di Indonesia dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Merumuskan opsi-opsi kebijakan perdagangan untuk mendorong diversifikasi konsumsi komoditas pangan masyarakat dalam mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan pokok.

Berdasarkan hasil analisis dan FGD dapat disimpulkan beberapa hal yaitu 1) Pangsa pengeluaran pangan masyarakat Indonesia meningkat dari 52,42 persen pada tahun 2002 menjadi 54,69 persen pada 2011 atau meningkat sebesar 4,15 persen selama periode 2002-2011. Pola konsumsi masyarakat masih didominasi oleh padi-padian dan makanan-jadi sehingga kualitas konsumsi pangan masyarakat dinilai masih rendah, dimana konsumsi karbohidrat masih tinggi, sedangkan konsumsi protein, kacang-kacangan, dan umbi-umbian rendah. Padahal, potensi keanekaragaman pangan Indonesia sebenarnya tergolong besar karena negeri ini kaya akan jenis pangan nabati dan hewani. 2) Konsumsi energi masyarakat selalu berada di bawah 2.200 kkal selama periode 2002-2011 sehingga tidak sesuai dengan pola pangan yang ditetapkan dalam Pola Pangan Harapan (PPH). Untuk menuju PPH, konsumsi beras harus dikurangi, sebaliknya konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah perlu ditingkatkan secara signifikan. 3) Dilihat dari segi ketersedian energi pangan, di Indonesia terjadi kesinambungan surplus energi pangan sejak 2005. Namun terdapat masalah pada keseimbangannya, yang diindikasikan oleh persentase ketersedian energi dari: (a) Padi-padian terlalu tinggi, (b) Pangan Hewani terlalu rendah, (c) Umbi-umbian terlalu tinggi, dan (d) Kacang-kacangan terlalu rendah. Apabila ketersedian energi dibandingkan dengan konsumsi energi maka kelebihan energi tertinggi diperoleh dari Padi-padian (992 kkal), yang kemudian diikuti dari Umbi-umbian (56 kkal) dan Pangan Hewani (165 kkal). 4) Upaya membangun diversifikasi konsumsi pangan telah dilaksanakan sejak tahun 60-an. Namun dalam perjalanannya, tujuan diversifikasi konsumsi pangan lebih ditekankan pada usaha untuk menurunkan tingkat konsumsi beras, karena diversifikasi konsumsi pangan hanya diartikan pada penganekaragaman pangan pokok. Program diversifikasi konsumsi pangan juga dilakukan secara parsial, baik dalam konsep, target, wilayah maupun sasaran, dan tidak dalam kerangka diversifikasi secara utuh.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pola konsumsi, analisis trend dan hasil proyeksi, maka langkah-langkah kebijakan yang dapat diambil adalah 1) Pengembangan produk (product development) yang diperankan oleh industri pengolahan makanan untuk meningkatkan cita-rasa dan citra-produk pangan khas nusantara; 2) Kampanye nasional diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal bagi aparat pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, individu, kelompok masyarakat dan industri; 3) Pendidikan diversifikasi konsumsi pangan secara sistematis, terutama mengenai pola pangan beragam, bergizi, dan berimbang, yang dilakukan sejak dini (perlu dimasukkan ke dalam kurikulum di SD, SLTP dan SLTA); 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak memproduksi, menyediakan, memperdagangkan, dan/atau mengkonsumsi pangan yang tidak aman (mengandung zat adiktif, terkontaminasi mikroba, kotor, dan lain-lain); 5) Program penganekargaman pangan nasional dan daerah perlu diselaraskan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan dan industri pengolahan pangan guna mendorong produksi, distribusi, dan konsumsi sumber pangan non-beras, namun tidak menggantungkan pada barang pangan impor; 6) Fasilitas pengembangan bisnis pangan melalui fasilitasi pengembangan aneka pangan segar, industri pangan olahan dan pangan siap saji berbasis sumber daya lokal. Untuk itu, perlu program yang jelas dan terkoordinasi untuk memproduksi pangan lokal secara memadai.

Sedangkan untuk Kebijakan Perdagangan Luar Negerinya yang feasible untuk dilakukan adalah Kebijakan perdagangan dalam bentuk TBM (Tarif Bea Masuk), baik tarif spesifik untuk beras dan gula, maupun tarif ad-valorem untuk jagung, kedelai dan daging sapi, sebagai salah satu bentuk perlindungan kuantitatif bagi pertanian kelima komoditas pangan strstegis tersrbut di Indonesia masih tetap diperlukan. Sehubungan dengan itu, Indonesia berkewajiban untuk menotifikasi atau merenegosiasi TBM-nya dengan anggota ASEAN dan ASEAN+mitra, sebagaimana Indonesia juga harus menotifikasikan TBM-nya ke negara-negara anggota WTO melalui Sekretariat WTO. Tujuan kebijakan perdagangan dalam bentuk TBM tersebut adalah untuk menghambat laju pertumbuhan konsumsi per kapita bagi komoditas-komoditas yang konsumsi per kapitanya dinilai sudah berlebihan, sekaligus mendorong pertumbuhan produksi beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi, sehingga swasembada dapat lebih cepat tercapai.

Kebijakan lain yang tidak kalah pentingnya adalah Kebijakan Pertanian dan Prasarana Umum melalui: 1) Pengembangan inovasi teknologi secara terusmenerus sesuai dengan kondisi alam perdesaan, sosial-budaya dan ekonomi petani, yang disertai dengan sistem penyuluhan yang efektif untuk diseminasi teknologi tersebut kepada petani produsen, sehingga produktivitas dan efisiensi proses produksi makin tinggi; 2) Percepatan peningkatan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras dan Harga Patokan (HP) untuk gula untuk mendorong penerapan teknologi produksi yang lebih baik sekaligus mendorong perluasan areal tanam; 3) Perlambatan kenaikan harga subsidi input, yaitu benih unggul baru, pupuk organik dan pupuk anorganik (Urea, ZA, SP36, NPK) untuk mendorong penerapan teknologi produksi yang lebih baik; 4) Pembangunan dan perbaikan prasarana pertanian, utamanya jaringan irigasi, jalan pertanian, jembatan dan pelabuhan laut. Jaringan irigasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pengairan sehingga Indeks Pertanamaan (IP) dan produktivitas dapat ditingkatkan; 5) Pencetakan sawah untuk padi, dan pengadaan lahan untuk kedelai dan tebu/ gula harus lebih besar dibanding konversinya. Pemerintah Daerah harus mematuhi berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan kelestarian lahan pangan dan alih fungsi lahan pertanian, dan tidak sekadar mengejar PAD melalui pembangunan kaawsan industri yang dapat mengancam produksi pangan pokok, utamanya beras; 6) Pengendalian/pencegahan pemotongan ternak sapi potong betina produktif untuk mencegah terjadinya pengurasan populasi ternak sapi potong melalui pengawasan pemotongan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) milik pemerintah, swasta dan pribadi. Untuk itu perlu diterbitkan Perda (Peraturan Daerah) tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif. Pemotongan harus mendapatkan izin Dinas Peternakan dan para pelaku yang melanggar harus dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Perda terkait; 7) Jalan pertanian diperlukan untuk memperlancar angkutan hasil pertanian dari lahan/kebun ke jalan desa/jalan raya, sementara jalan raya, jembatan dan pelabuhan laut diperlukan untuk memperlancar proses distribusi pangan dalam daerah dan antar daerah (aspek konektivitas).

Untuk kebijakan Kebijakan Demografi yang perlu dilakukan adalah Perlambatan laju pertumbuhan penduduk melalui penggalakan kembali program Keluarga Berencana (KB) dengan moto “Dua Anak Cukup” dan “Keluarga Kecil Sejahtera” untuk memperlambat laju pertumbuhan jumlah penduduk. Salah satu dampak positif dari perlambatan laju pertumbuhan jumlah penduduk adalah memperlambat laju kenaikan konsumsi pangan. Peran lembaga-lembaga yang terkait erat dengan masalah kependudukan (PKK, Posyandu, dan lain-lain), lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan perlu mengajarkan dan menanamkan pengertian tentang pentingnya melakukan KB.