RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN KEBUTUHAN STANDARD DALAM DIMENSI DAYA SAING

DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Makin beragamnya produk barang yang beredar di pasaran baik produk lokal maupun impor, maka diperlukan jaminan agar tidak merugikan pihak konsumen, baik konsumen dalam maupun luar negeri. Jaminan atas mutu barang diinformasikan dalam bentuk sertifikasi atau label standar pada produk barang yang dihasilkan dan dipasarkan. Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, maka produk pangan yang diperdagangkan harus memenuhi persyaratan yang berlaku di negara tujuan ekspor, antara lain syarat mutu, keamanan, lingkungan, kesehatan dan lain-lain. Dalam upaya peningkatan ekspor, maka diharapkan produkproduk ekspor memiliki kesesuaian standar mutu dengan standar yang ditetapkan negara tujuan. Namun demikian, ada beberapa produk andalan ekspor Indonesia yang mengalami penolakan di negara tujuan karena tidak memenuhi standar antara lain produk perikanan dan hortikultura. Di sisi lain, produk-produk khas Indonesia seperti mebel rotan dan batik memperoleh tantangan berupa banyaknya impor, padahal produk-produk ini berpotensi besar untuk dikembangkan ekspornya. Dengan demikian perlu dikaji mengenai kebutuhan standar seperti apakah yang terkait produk pangan dan non pangan di pasar ekspor dan domestik. Selanjutnya, perlu diketahui apakah terdapat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara SNI dengan standar yang dibutuhkan oleh pasar ekspor maupun domestik

Metode analisis yang dipakai dalam kajian ini adalah analisis deskriptif yaitu analisis gap untuk melihat komponen dasar yang diperlukan oleh suatu produk agar bisa memenuhi standar tertentu. Analisis gap akan dilakukan untuk melihat komponen dasar yang seharusnya ada dalam standar produk, apakah SNI yang ada (wajib/sukarela) sesuai dengan standar internasional yang ada ataupun persyaratan tertentu lainnya (national standard yang diberlakukan oleh mitra dagang, juga kemungkinan adanya private standard). Untuk mengetahui respon para pelaku usaha di Indonesia terkait bagaimana mereka bertindak bila produk yang diekspor ditolak maupun dalam hal adanya gap antara SNI dengan standar yang ada, maka dilakukan indepth interview dengan para pelaku usaha tersebut mengenai hal-hal berikut: (1) Kepedulian (awareness), (2) Pengetahuan (knowledge), (3) Implementasi (implementation), dan (4) Komitmen (commitment).

Dalam kondisi yang ideal, standar mutu harus diterapkan mulai dari asal usul bahan baku, bahan baku, bahan setengah jadi, proses pengolahan, sampai produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Namun, kondisi dan kebutuhan masyarakat juga harus dipertimbangkan sebelum menerapkan suatu standar menjadi standar yang berlaku wajib. Pertimbangan tersebut antara lain kondisi perekonomian, faktor sosial, serta kemampuan produsen khususnya UKM.

Untuk produk pangan, pemenuhan standar sulit dilakukan di sisi hulu. Bahan baku untuk produk perikanan dan hortikultura, dalam hal ini ikan dan buahbuahan itu sendiri, dipengaruhi oleh lingkungan. Jika lingkungan tempat hidup ikan dan buah tercemar dan tidak baik kualitasnya, maka akan mempengaruhi kualitas dan mutunya secara umum. Begitu pula dengan proses penanganan pasca panen. Keterampilan dan pengetahuan nelayan dan petani yang tidak seragam membuat kualitas bahan baku sulit untuk dipenuhi sesuai standar yang ada.

Untuk produk non pangan, kesulitan lebih banyak ditemui di sisi hilir. Hal tersebut dikarenakan proses pembuatan produk memerlukan ketrampilan khusus dan produk harus terus berkembang dan berinovasi sesuai kebutuhan dan selera pasar. Gap negatif SNI dengan standar mitra dagang disebabkan antara lain : a. SNI umumnya hanya menggunakan standar internasional sebagai acuan dasar dalam penyusunannya. Sementara, mitra dagang tidak hanya mengadopsi standar internasional seperti CODEX, ISO, IEC, dan lain-lain namun juga mengadopsi ketentuan dan parameter yang ada pada standar swasta (private standards) dan standar lain. b. Kesulitan memenuhi standar mutu dan keamanan pada sisi hulu untuk produk perikanan (tuna dan cakalang beku) dan hortikultura (manggis dan jagung). Bahan baku untuk produk tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Jika lingkungan tempat hidup ikan dan buah tercemar dan tidak baik kualitasnya, maka akan mempengaruhi mutunya seperti ikan tuna yang tercemar logam berat akibat cemaran limbah industri. Pada proses penanganan pasca penangkapan atau pasca panen, ketrampilan dan pengetahuan nelayan dan petani yang beragam/terbatas membuat kualitas bahan baku sulit untuk memenuhi SNI dan atau standar negara mitra dagang. c. Kesulitan pemenuhan standar pada produk non pangan (mebel rotan dan kemeja batik) lebih banyak ditemui di sisi hilir. Hal tersebut dikarenakan proses pembuatan produk memerlukan ketrampilan khusus dan produk harus terus berkembang dan berinovasi sesuai kebutuhan dan selera pasar. d. Kesulitan produk-produk usaha kecil menengah (UKM) dalam memenuhi persyaratan mutu dan keamanan produk yang dipersyaratkan negara mitra dagang. Kesulitan tersebut disebabkan oleh minimnya informasi yang diterima oleh UKM mengenai standar mutu dan keamanan di negara tujuan ekspor, proses sertifikasi standar produk ekspor menjadi beban biaya yang relatif besar bagi UKM, serta terbatasnya sumber daya yang terampil dalam penanganan pra dan pasca panen. Selain itu, keterbatasan insfrastruktur standar seperti alat uji di daerah belum optimal dalam mendukung proses penerapan standar.

Belum semua pelaku ekspor menjadikan SNI sebagai acuan atau panduan utama untuk standar mutu dan keamanan produk. Pelaku usaha mengacu pada kriteria mutu dan keamanan yang disyaratkan oleh importir di negara mitra dagang. Sebagian pelaku usaha juga menganggap bahwa SNI kurang kompatibel dengan standar yang diterapkan oleh mitra dagang

Mengusulkan kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk melakukan peninjauan, perubahan (amandemen) SNI khususnya produk eskpor ke negara tujuan sesuai perkembangan dan perubahan selera konsumen dan teknologi. Untuk mengatasi gap negatif antara SNI dengan standar mitra dagang antara lain i. Di sisi hulu, perlu memperbaiki kualitas sesuai permintaan, memperketat seleksi bahan baku sebelum masuk pabrik dan perbaikan penanganan pasca panen. Sedangkan di sisi hilir, perlu memberikan pelatihan dan studi banding, dll kepada pelaku usaha agar meningkatkan kualitas produk ke pasaran. ii. Melakukan bridging the gap: untuk UKM antara lain (i) memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi, (ii) sosialisasi pentingnya pemenuhan standar mutu untuk produk ekspor; (iii) pembinaan teknis yang lebih luas terkait budidaya dan penanganan pasca panen yang tepat untuk menjamin kualitas produk; sementara untuk lembaga terkait seperti laboratorium uji, sertifikasi produk, dan teknologi pengujian dilakukan dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, peningkatan teknologi, kelengkapan infrastruktur dan kualitas pelayanan yang terkait dengan standar.

Mendorong perwakilan dagang RI di luar negeri, untuk menjadi bagian solusi dari kasus-kasus penolakan produk ekspor Indonesia antara lain melakukan mediasi, konsultasi, dan menyediakan informasi terkait perkembangan standar dan selera pasar mitra dagang kepada para eksportir di Indonesia. Edukasi tentang standar pada umumnya dan SNI pada khususnya kepada masyarakat baik kepada produsen yang melakukan ekspor/eksportir, importir dan masyarakat konsumen harus terus dilakukan. Peran serta aktif masyarakat khususnya dalam mengawasi produk impor yang masuk (tidak memenuhi standar) harus ditingkatkan.