RINGKASAN ESKSEKUTIF

KAJIAN DAMPAK PEMBENTUKAN DAERAH TERTIB UKUR (DTU) DAN PASAR TERTIB UKUR (PTU) TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN

Metrologi Legal, menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal merupakan metrologi yang mengelola satuan – satuan ukuran, metoda – metoda pengukuran dan alat – alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan Undang – Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Dengan demikian, penyelenggaraan metrologi legal diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan memberikan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Perlindungan konsumen di bidang metrologi legal memiliki cakupan yang cukup luas mengingat banyaknya jumlah konsumen yang harus dilindungi serta banyaknya jenis produk alat – alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang harus diawasi. Kegiatan perlindungan konsumen di bidang metrologi legal meliputi aspek pelayanan tera/tera ulang UTTP, pengawasan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran, serta penyidikan tindak pidana pengaduan konsumen. Kegiatan Tertib Ukur perlu dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat dan pemerintah, mengenai pentingnya kebenaran hasil pengukuran sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum/konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran. Dengan demikian, konsumen dapat terhindar dari praktek – praktek penyimpangan perdagangan yang berpotensi merugikan konsumen. Pembentukan DTU dan PTU merupakan suatu program pemerintah untuk menjamin kebenaran pengukuran alat – alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di suatu daerah dalam rangka perlindungan terhadap konsumen di suatu daerah. Di samping itu, pembentukan DTU dan PTU juga merupakan suatu upaya untuk memberikan perhatian lebih kepada alat UTTP di suatu daerah. Tidak hanya alat – alat ukur yang memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga alat – alat ukur yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah seperti alat – alat ukur yang berada di dalam pasar rakyat. Disamping itu, pembentukan Pasar Tertib Ukur (PTU) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melakukan revitalisasi pasar rakyat dalam hal revitalisasi manajemen pasar. Pemerintah menetapkan target revitalisasi 5000 pasar rakyat untuk mendukung Nawacita Presiden pada periode 2015 – 2019. Selama 3 (tiga) tahun pemerintahan Kabinet Kerja, pemerintah telah membangun dan merevitalisasi Pasar Rakyat sebanyak 2.710 unit melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP). Dalam proses pembangunan dan revitalisasi pasar tersebut Pemerintah melakukan beberapa upaya antara lain, melakukan penguatan infrastruktur, mengembangkan fasilitas perdagangan, dan melakukan pengamanan terhadap aktifitas perdagangan. Dalam rangka melakukan pengamanan terhadap aktifitas perdagangan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan menerapkan SNI Pasar Rakyat serta Membentuk Daerah Tertib Ukur (DTU) dan Pasar Tertib Ukur (PTU). Penetapan PTU telah dimulai pada tahun 2010, sementara itu penetapan DTU dimulai pada tahun 2011. Berdasarkan data dari Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan, hingga tahun 2018, jumlah PTU di Indonesia mencapai 1.231 pasar. Sementara itu, jumlah DTU hingga tahun 2018 mencapai 41 unit DTU atau sekitar 8,05% dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah DTU dan PTU ini diperkirakan akan terus bertambah pada tahun – tahun berikutnya. Namun demikian, perkembangan DTU dan PTU di Indonesia masih belum terbukti dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Sejak DTU dan PTU ditetapkan, pemerintah belum melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan DTU dan PTU yang telah ditetapkan di suatu daerah, sehingga tidak dapat dipastikan apakah setelah memperoleh predikat DTU dan PTU, wilayah atau pasar tersebut masih memperhatikan perihal kemetrologian sesuai dengan kriteria awal pembentukan DTU dan PTU. Dengan demikian, dampak penetapan DTU dan PTU terhadap perlindungan konsumen juga belum dapat dirasakan sepenuhnya. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan yang akan dijawab di dalam penelitian ini adalah: Apakah pembentukan DTU dan PTU memberikan dampak terhadap perlindungan konsumen di Indonesia?

Wilayah dan pasar yang memperoleh predikat DTU dan PTU masih layak menyandang predikat DTU dan PTU, namun keberlanjutan program DTU dan PTU masih belum berjalan optimal. Tidak ditemukan adanya tindak lanjut pembinaan daerah sesudah penetapan predikat DTU/PTU. Hasil ini menjelaskan kejadian menurunnya skor DTU seiring waktu. Jika diperhatikan grafik umur DTU terhadap besar penurunan skor DTU, maka akan tampak bahwa semakin tinggi umur DTU (semakin lama tahun penetapan), maka semakin tinggi penurunan skornya. Tampak bahwa tanpa ada pembinaan apa pun, skor DTU ratarata turun 8,7 poin setiap tahunnya. Hasil pengujian menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor total IKK Kementrologian Legal antara responden di daerah DTU/PTU dan daerah Non-DTU/PTU. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum tidak ada pengaruh yang signifikan antara program DTU/PTU dan upaya peningkatan perlindungan konsumen melalui peningkatan pemberdayaan konsumen. Hasil pengujian per jenis UTTP menunjukkan program DTU relatif berhasil meningkatkan keberdayaan konsumen di pasar tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa upaya daerah lebih fokus ke pasar tradisional. Daerah tampak hanya menginterpretasikan metrologi legal dan program DTU hanya dengan pasar tradisional, daerah menghadapi keterbatasan anggaran untuk metrologi legal, kurangnya standar untuk menguji UTTP lain, atau kurangnya aparatur metrologi legal untuk memeriksa UTTP lain.

REKOMENDASI :

1.   Direktorat metrologi secara berkala melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan daerah tertib ukur dan pasar tertib ukur. Pelaksanaan monev ini perlu dikaitkan dengan sebuah sistem insentif yang memberikan sentuhan secara emosional kepada kepala daerah akibat upaya penegakan tertib ukur di daerahnya, seperti pemberian penghargaan dan insentif lain. Hal ini karena urusan metrologi legal, kendati diwajibkan secara Undang-Undang, namun prioritasnya jauh dibawah pelaksanaan layanan dasar wajib yang harus diprioritaskan oleh pemerintahan daerah.

2.   Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program DTU/PTU, perlu disusun prosedur dan instrumen evaluasi pelaksanaan DTU/PTU yang telah ada, dengan melengkapi beberapa hal terkait meliputi:

3.   (a). Batas berlakunya DTU/PTU; (b). Evaluasi tahunan dan sewaktu – waktu; c. Sosialisasi kepada konsumen; dan d. Batasan nilai minimum predikat DTU/PTU. Disamping itu, Pemerintah Daerah perlu didorong untuk melakukan pelaporan berkala tahunan terkait pelaksanaan kemetrologian legal, serta harus menyertakan data – data terkait pelaksanaan DTU dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan untuk mengevaluasi pelaksanaan DTU/PTU.

4.   Perlu peningkatan keberdayaan konsumen di bidang kemetrologian legal melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada konsumen di wilayahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan program dan kegiatan penunjang daerah tertib ukur ke dalam perencanaan daerah secara terpadu dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang lain. Misalnya sosialisasi tertib ukur dapat dikerjasamakan secara terpadu dengan SKPD yang membina urusan Komunikasi, Informasi, Pendidikan, atau Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dengan demikian pemberdayaan konsumen terkait metrologi legal dan tertib ukur dapat dilakukan dengan lebih terpadu. Integrasi kegiatan penunjang perlindungan konsumen /tertib ukur ini ke dalam Dokumen Rencana Puska Dagri, BPPP, Kementerian Perdagangan 79 Daerah, dapat juga menjadi salah satu indikator kinerja dalam penerapan daerah tertib ukur.

5.   Direktorat Metrologi perlu melakukan pemetaan Supply–Demand Unit Metrologi Legal untuk masing-masing daerah, baik Kabupaten/Kota sebagai pelaksana urusan metrologi legal sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maupun provinsi sebagai pelaksana Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah. Pemetaan supply – demand ini kemudian dihubungkan dengan ketersediaan sarana prasarana metrologi legal existing di daerah dan provinsi. Dengan demikian dapat ditentukan kemajuan peran dari masing – masing unit metrologi legal di daerah, mana yang memang baru dapat fokus pada pasar tradisional dan mana UML yang sudah harus dapat merespon kebutuhan UTTP yang lebih maju di daerahnya. Dengan demikian Direktorat Metrologi dapat juga secara jelas melaksanakan pembinaan daerah terkait metrologi legal.  Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian (PPSDK), Kementerian Perdagangan, perlu memprioritaskan UML Kabupaten/Kota yang belum memiliki SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Penera dalam rangka pembentukan DTU dan pengembangan kompetensi SDM (Penera dan Pengawas) DTU yang berkelanjutan.

6.   Pemerintah Kabupaten/Kota perlu didorong untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan unit terkait lainnya di daerah untuk terwujudnya penyelenggaraan kemetrologian legal dan perlindungan konsumen yang berkelanjutan.