Perdagangan digital merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi digital. Dalam tatanan kebijakan, peraturan perdagangan digital yang efektif dan reformasi domestik akan membantu negara-negara dalam menciptakan diversifikasi ekonomi dengan pertumbuhan berkelanjutan berbasis inovasi. Sejalan dengan hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis peta kebijakan perdagangan digital Indonesia saat ini serta aspek yang perlu diatur dalam perdagangan digital. Hasil analisis normatif yuridis menunjukkan bahwa regulasi terkait perdagangan digital antara lain UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK); 2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE);

3) UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CK); 4) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE); dan 5) PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) sudah relatif baik dan tidak tumpang tindih. Berdasarkan analisis ROCCIPI, rekomendasi aspek yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan penjualan produk dalam negeri, persaingan usaha yang sehat, perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, dan pendaftaran usaha.

Kata kunci: Perdagangan Digital, ROCCIPI, Penyusunan Regulasi