RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN KEBIJAKAN HARGA PANGAN

Salah satu isu dalam kebijakan pemerintah adalah kebijakan stabilisasi harga pangan. Karakteristik produk pangan yaitu harga yang fluktuatif dan produksi yang bersifat musiman. Berbagai peraturan muncul yang esensinya adalah untuk menjaga agar kenaikan harga dapat dikendalikan dan stabil serta mempunyai dampak yang minimal terhadap inflasi. Kebijakan harga pangan dalam pelaksanaannya belum terlihat efektif sehingga perlu penelaahan dari sisi kebijakan, mekanisme pelaksanaan dan kelembagaan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk (a) menganalisis kemungkinan penerapan kebijakan harga pada bahan kebutuhan pokok di Indonesia dan (b) merumuskan usulan kebijakan harga bahan kebutuhan pokok. Kajian ini menggunakan pendekatan statistik dan deskriptif-kualitatif yaitu profitabilitas usaha tani, koefisien variasi, moving koefisien variasi dan trend. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak semua komoditi bahan kebutuhan pokok mendapat penetapan kebijakan harga yang sama dan perlu melihat aspek strategis dari komoditi tersebut seperti perannya terhadap inflasi, besarnya pangsa pengeluaran pangan terhadap masyarakat serta fluktuasi harga. Mengacu pada karakteristik produksi dan struktur pasar komoditas pangan pokok di dalam negeri, serta kebijakan pada masing-masing komoditas, maka (a) penetapan kebijakan harga pembelian pemerintah telah diterapkan pada komoditi gula dan beras; (b) penetapan harga eceran tertinggi dapat diterapkan pada komoditi beras, gula dan minyak goreng. Dalam pelaksanaannya, kebijakan HET dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen sehingga perlu ada intervensi operasi pasar; (c) kebijakan harga acuan telah diterapkan pada komoditi cabe dan bawang dengan memperbaiki manajemen produksi dan masa pasca panen serta (d) kebijakan harga khusus. Kebijakan harga khusus hanya diterapkan pada menjelang, saat dan setelah hari besar keagamaan sehingga penetapan harganya tidak perlu dilakukan pada semua komoditi. Implikasinya adalah perlu institusi yang berperan dalam hal monitoring dan evaluasi, perlu ada mekanisme controling dan monitoring serta penegakan sanksi hukum dalam bentuk pidana atau denda/sanksi yang secara eksplisit tertulis dalam suatu peraturan teknis untuk mengurangi tindakan spekulasi pasar terhadap kenaikan harga

Dari 10 komoditas bahan kebutuhan pokok, kajian ini difokuskan pada 6 komoditas yaitu beras, gula, daging ayam, cabai merah, cabai rawit, dan minyak goreng. Dalam sepuluh tahun terakhir harga eceran keenam komoditas tersebut menunjukkan trend meningkat dan kurang stabil. Kebijakan dan implementasi stabilisasi yang dilakukan selama ini belum efektif mencapai sasarannya. Dari 6 komoditas yang dikaji, permasalahan stabilitas harga ditingkat ecerannya relatif kecil adalah gula dan minyak goreng. Mengacu pada karakteristik produksi dan struktur pasar komoditas pangan pokok di dalam negeri, serta kebijakan pada masing-masing komoditas, disimpulkan sebagai berikut:

1.    Penetapan kebijakan harga pembelian pemerintah Kebijakan harga ini dapat dilakukan pada komoditi yang strategis, baik dilihat dari andil inflasi, pangsa pengelauran masyarakat serta fluktuasi harga. Atas dasar tersebut komoditi yang tetap menerapkan kebijakan pembelian pemerintah yaitu Beras dan gula.

2.    Penetapan kebijakan harga eceran tertinggi Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen maka perlu dilakukan penetapan harga eceran tertinggi. Kebijakan ini perlu disertai dengan operasi pasar. Komoditi yang mungkin dapat diterapkan kebijakan harga ini yaitu beras, gula, dan minyak goreng.

3.    Harga acuan Komoditi yang tetap diterapkan harga acuan yaitu bawang merah, cabai merah sebagai acuan impor. Untuk komoditi daging ayam dan telur ayam harga acuan dapat diterapkan dengan tujuan untuk menjaga harga di tingkat peternak

4.    Kebijakan harga khusus dapat dilakukan pada semua komoditi bahan kebutuhan pokok, namun penetapan tidak sepanjang tahun tetapi hanya pada hari besar keagamaan nasional (HKBN)

Pembelajaran dari implementasi kebijakan harga yang selama ini terjadi menunjukkan bahwa kurangefektifnya kebijakan tersebut disebabkan oleh penegakan aturan (Law enforcement) yang rendah. Hal ini terkait dengan belum efektifnya monitoring fenomena spekulasi di bidang perdagangan pangan, kurangnya pendataan badan-badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan serta sistem pengadministrasian yang belum efektif.

Berdasarkan kesimpulan kebijakan harga pada komoditi yang menjadi fokus kajian, beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi kebijakan harga yaitu:

1.    Kemungkinan implementasi kebijakan harga pada komoditi pangan adalah sebagai berikut:

a.    Kebijakan harga pembelian pemerintah

Pelaksanakan kebijakan ini perlu diikuti dengan adanya perbaikan kinerja produksi, melalui:

peningkatan luas panen & produktivitas (ii) pengembangan sentra-sentra produksi di luar Jawa

minimalisasi resiko usaha tani padi

mengefektifkan kebijakan HPP & subsidi sarana produksi dengan cara

·      Penetapan HPP dilakukan setiap awal musim tanam I dan musim tanam II

·      Besaran harga dikaji kemungkinan rayonisasi yang didasarkan atas perbedaan varietas

·      Melakukan penetapan HPP multikualitas (HPP gabah)

·      Lembaga yang terlibat dalam penentuan HPP: Kemenko perekonomian, Keuangan, Kemendag, Kementan dan Bulog serta (jika sudah dibentuk) Badan Pangan Nasional

·      Lembaga yang mengeksekusi yaitu kementerian teknis (Kementan, Kemendag dan Bulog)

b.   Kebijakan Harga Eceran Tertinggi

Kebijakan ini akan berjalan efektif, apabila: (i) Memperbaiki Supply Chain Management (SCM), contoh pada komoditi beras, dengan cara mengefektifkan peran gabungan kelompok tani (ii) Meningkatkan kemampuan Bulog dalam memupuk stok pemerintah melalui pengadaan dalam negeri. Dalam kondisi produksi dalam negeri tidak mencapai target dan efektivitas HPP rendah maka kemungkinan untuk impor perlu dibuka. (iii) Meningkatkan efektivitas operasi pasar dengan cara : - Mekanisme penentuan waktu operasi pasar agar lebih adaptif dan antisipatif terhadap situasi gejolak harga di pasar. - Unsur pendukung yang diperlukan perbaikan kinerja sistem monitoring harga. - Penyempurnaan tepat jumlah dan tepat tempat

c.    Kebijakan Harga Acuan

Pelaksanaan kebijakan harga acuan menjadi efektif bilamana: (i) Penetapan harga telah mempertimbangkan harga ditingkat produsen (struktur biaya produksi) dan harga ditingkat konsumen

d.   Kebijakan Harga Khusus

Pelaksanaan kebijakan harga khusus dapat dilakukan melalui: (i) Penetapan harga dilakukan pada tingkat pasar ritel modern (ii) Penetapan harga dilakukan per wilayah berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah sehingga lebih tepat sasaran. (iii) Komoditi yang diatur maupun kebijakan harga yang diterapkan perlu diumumkan kepada masyarakat luas. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang ditetapkan lebih transparan dan mengurangi tindakan spekulasi dari pelaku pasar. Bentuk sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui media seperti buku, leaflet, televisi, radio atau internet (iv) Kebijakan harga perlu didukung oleh mekanisme Controlling dan Monitoring: - Mekanisme controlling dapat dilakukan oleh (i) masyarakat luas sehingga jika terjadi pelanggaran, masyarakat dapat melakukan aduan melalui lembaga yang sudah ada, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), (ii) Dinas pemerintah terkait dengan melakukan kontrol ke pasar secara berkala serta (iii) mengefektifkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mana selama ini perannya belum pada barang kebutuhan pokok. - Mekanisme monitoring dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Monitoring tidakhanya dilakukan pada harga tetapi juga stok. Monitoring dapat dilakukan terhadap harga dan stok. Pelaksanaan monitoring di daerah dapat dilakukan melalui dinas pemerintah setempat dan berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah (TPID).

2.    Pembelajaran dari implementasi kebijakan harga yang selama ini terjadi dimana masih lemahnya dalam hal penegakan aturan, maka upaya yang dapat ditempuh adalah: 1) Monitoring kondisi spekulasi di bidang perdagangan pangan 2) Memperbaiki pendataan badan-badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan pangan, melalui: - Merumuskan konsep tentang cakupan badan usaha yang perlu didata - Menyempurnakan mekanisme pendataan - Meningkatkan kapasitas sumberdaya pendataan 3) Meningkatkan pendayagunaan hasil pendataan dan monitoring tersebut diatas dalam mekanisme pengawasan pelaksanaan aturan

 RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN KEBIJAKAN HARGA PANGAN

Salah satu isu dalam kebijakan pemerintah adalah kebijakan stabilisasi harga pangan. Karakteristik produk pangan yaitu harga yang fluktuatif dan produksi yang bersifat musiman. Berbagai peraturan muncul yang esensinya adalah untuk menjaga agar kenaikan harga dapat dikendalikan dan stabil serta mempunyai dampak yang minimal terhadap inflasi. Kebijakan harga pangan dalam pelaksanaannya belum terlihat efektif sehingga perlu penelaahan dari sisi kebijakan, mekanisme pelaksanaan dan kelembagaan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk (a) menganalisis kemungkinan penerapan kebijakan harga pada bahan kebutuhan pokok di Indonesia dan (b) merumuskan usulan kebijakan harga bahan kebutuhan pokok. Kajian ini menggunakan pendekatan statistik dan deskriptif-kualitatif yaitu profitabilitas usaha tani, koefisien variasi, moving koefisien variasi dan trend. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak semua komoditi bahan kebutuhan pokok mendapat penetapan kebijakan harga yang sama dan perlu melihat aspek strategis dari komoditi tersebut seperti perannya terhadap inflasi, besarnya pangsa pengeluaran pangan terhadap masyarakat serta fluktuasi harga. Mengacu pada karakteristik produksi dan struktur pasar komoditas pangan pokok di dalam negeri, serta kebijakan pada masing-masing komoditas, maka (a) penetapan kebijakan harga pembelian pemerintah telah diterapkan pada komoditi gula dan beras; (b) penetapan harga eceran tertinggi dapat diterapkan pada komoditi beras, gula dan minyak goreng. Dalam pelaksanaannya, kebijakan HET dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen sehingga perlu ada intervensi operasi pasar; (c) kebijakan harga acuan telah diterapkan pada komoditi cabe dan bawang dengan memperbaiki manajemen produksi dan masa pasca panen serta (d) kebijakan harga khusus. Kebijakan harga khusus hanya diterapkan pada menjelang, saat dan setelah hari besar keagamaan sehingga penetapan harganya tidak perlu dilakukan pada semua komoditi. Implikasinya adalah perlu institusi yang berperan dalam hal monitoring dan evaluasi, perlu ada mekanisme controling dan monitoring serta penegakan sanksi hukum dalam bentuk pidana atau denda/sanksi yang secara eksplisit tertulis dalam suatu peraturan teknis untuk mengurangi tindakan spekulasi pasar terhadap kenaikan harga

Dari 10 komoditas bahan kebutuhan pokok, kajian ini difokuskan pada 6 komoditas yaitu beras, gula, daging ayam, cabai merah, cabai rawit, dan minyak goreng. Dalam sepuluh tahun terakhir harga eceran keenam komoditas tersebut menunjukkan trend meningkat dan kurang stabil. Kebijakan dan implementasi stabilisasi yang dilakukan selama ini belum efektif mencapai sasarannya. Dari 6 komoditas yang dikaji, permasalahan stabilitas harga ditingkat ecerannya relatif kecil adalah gula dan minyak goreng. Mengacu pada karakteristik produksi dan struktur pasar komoditas pangan pokok di dalam negeri, serta kebijakan pada masing-masing komoditas, disimpulkan sebagai berikut:

1.    Penetapan kebijakan harga pembelian pemerintah Kebijakan harga ini dapat dilakukan pada komoditi yang strategis, baik dilihat dari andil inflasi, pangsa pengelauran masyarakat serta fluktuasi harga. Atas dasar tersebut komoditi yang tetap menerapkan kebijakan pembelian pemerintah yaitu Beras dan gula.

2.    Penetapan kebijakan harga eceran tertinggi Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen maka perlu dilakukan penetapan harga eceran tertinggi. Kebijakan ini perlu disertai dengan operasi pasar. Komoditi yang mungkin dapat diterapkan kebijakan harga ini yaitu beras, gula, dan minyak goreng.

3.    Harga acuan Komoditi yang tetap diterapkan harga acuan yaitu bawang merah, cabai merah sebagai acuan impor. Untuk komoditi daging ayam dan telur ayam harga acuan dapat diterapkan dengan tujuan untuk menjaga harga di tingkat peternak

4.    Kebijakan harga khusus dapat dilakukan pada semua komoditi bahan kebutuhan pokok, namun penetapan tidak sepanjang tahun tetapi hanya pada hari besar keagamaan nasional (HKBN)

Pembelajaran dari implementasi kebijakan harga yang selama ini terjadi menunjukkan bahwa kurangefektifnya kebijakan tersebut disebabkan oleh penegakan aturan (Law enforcement) yang rendah. Hal ini terkait dengan belum efektifnya monitoring fenomena spekulasi di bidang perdagangan pangan, kurangnya pendataan badan-badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan serta sistem pengadministrasian yang belum efektif.

Berdasarkan kesimpulan kebijakan harga pada komoditi yang menjadi fokus kajian, beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi kebijakan harga yaitu:

1.    Kemungkinan implementasi kebijakan harga pada komoditi pangan adalah sebagai berikut:

a.    Kebijakan harga pembelian pemerintah

Pelaksanakan kebijakan ini perlu diikuti dengan adanya perbaikan kinerja produksi, melalui:

peningkatan luas panen & produktivitas (ii) pengembangan sentra-sentra produksi di luar Jawa

minimalisasi resiko usaha tani padi

mengefektifkan kebijakan HPP & subsidi sarana produksi dengan cara

·      Penetapan HPP dilakukan setiap awal musim tanam I dan musim tanam II

·      Besaran harga dikaji kemungkinan rayonisasi yang didasarkan atas perbedaan varietas

·      Melakukan penetapan HPP multikualitas (HPP gabah)

·      Lembaga yang terlibat dalam penentuan HPP: Kemenko perekonomian, Keuangan, Kemendag, Kementan dan Bulog serta (jika sudah dibentuk) Badan Pangan Nasional

·      Lembaga yang mengeksekusi yaitu kementerian teknis (Kementan, Kemendag dan Bulog)

b.   Kebijakan Harga Eceran Tertinggi

Kebijakan ini akan berjalan efektif, apabila: (i) Memperbaiki Supply Chain Management (SCM), contoh pada komoditi beras, dengan cara mengefektifkan peran gabungan kelompok tani (ii) Meningkatkan kemampuan Bulog dalam memupuk stok pemerintah melalui pengadaan dalam negeri. Dalam kondisi produksi dalam negeri tidak mencapai target dan efektivitas HPP rendah maka kemungkinan untuk impor perlu dibuka. (iii) Meningkatkan efektivitas operasi pasar dengan cara : - Mekanisme penentuan waktu operasi pasar agar lebih adaptif dan antisipatif terhadap situasi gejolak harga di pasar. - Unsur pendukung yang diperlukan perbaikan kinerja sistem monitoring harga. - Penyempurnaan tepat jumlah dan tepat tempat

c.    Kebijakan Harga Acuan

Pelaksanaan kebijakan harga acuan menjadi efektif bilamana: (i) Penetapan harga telah mempertimbangkan harga ditingkat produsen (struktur biaya produksi) dan harga ditingkat konsumen

d.   Kebijakan Harga Khusus

Pelaksanaan kebijakan harga khusus dapat dilakukan melalui: (i) Penetapan harga dilakukan pada tingkat pasar ritel modern (ii) Penetapan harga dilakukan per wilayah berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah sehingga lebih tepat sasaran. (iii) Komoditi yang diatur maupun kebijakan harga yang diterapkan perlu diumumkan kepada masyarakat luas. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang ditetapkan lebih transparan dan mengurangi tindakan spekulasi dari pelaku pasar. Bentuk sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui media seperti buku, leaflet, televisi, radio atau internet (iv) Kebijakan harga perlu didukung oleh mekanisme Controlling dan Monitoring: - Mekanisme controlling dapat dilakukan oleh (i) masyarakat luas sehingga jika terjadi pelanggaran, masyarakat dapat melakukan aduan melalui lembaga yang sudah ada, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), (ii) Dinas pemerintah terkait dengan melakukan kontrol ke pasar secara berkala serta (iii) mengefektifkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mana selama ini perannya belum pada barang kebutuhan pokok. - Mekanisme monitoring dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Monitoring tidakhanya dilakukan pada harga tetapi juga stok. Monitoring dapat dilakukan terhadap harga dan stok. Pelaksanaan monitoring di daerah dapat dilakukan melalui dinas pemerintah setempat dan berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah (TPID).

2.    Pembelajaran dari implementasi kebijakan harga yang selama ini terjadi dimana masih lemahnya dalam hal penegakan aturan, maka upaya yang dapat ditempuh adalah: 1) Monitoring kondisi spekulasi di bidang perdagangan pangan 2) Memperbaiki pendataan badan-badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan pangan, melalui: - Merumuskan konsep tentang cakupan badan usaha yang perlu didata - Menyempurnakan mekanisme pendataan - Meningkatkan kapasitas sumberdaya pendataan 3) Meningkatkan pendayagunaan hasil pendataan dan monitoring tersebut diatas dalam mekanisme pengawasan pelaksanaan aturan