RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN PENGEMBANGAN JASA PERGUDANGAN DI INDONESIA

Kajian ini dilatar belakangi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/MDAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan memiliki kewenangan dalam pembinaan sarana perdagangan dimana salah satunya adalah pergudangan. Pergudangan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi barang, maka diperlukan infromasi mengenai jasa pergudangan, termasuk gambaran peluang dan ancaman suatu bisnis serta faktor peningkat kinerja untuk memenangkan persaingan. Kajian ini bertujuan memberikan gambaran bisnis jasa pergudangan di Indonesia, menganalisis faktor-faktor penentu kinerja jasa pergudangan di Indonesia dan merumuskan kebijakan pengembangan jasa pergudangan di Indonesia. Hasil dari kajian ini menunjukkan Jasa Pergudangan di Indonesia dipersepsikan Strength-and-opportunity dominan (berada pada kuadran I). Kinerja Jasa Pergudangan yang menjadi acuan adalah biaya, sistem, dan penerapan SNI/lainnya. Sementara faktor yang mempengaruhi kinerja jasa pergudangan antara lain: Kondisi Faktor (SDM, Knowledge Resource, Infrastruktur), Kondisi Permintaan, Industri Terkait dan Pendukung (Industri Hulu, Industri Hilir, Asosiasi/Pemerintah, dan Akademisi), dan Kebijakan (Perpajakan, Upah, Investasi, dan Lainnya).

Analisis dalam kajian ini mencakup beberapa aspek, yaitu: a. Jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan dengan melakukan pengelolaan dan penyimpanan barang, baik di gudang milik sendiri maupun gudang milik pihak lain (mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014) b. Gudang selain pada kawasan berikat dan yang melekat dengan usaha ritel/eceran, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran (Pasal 19 pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014) c. Kebijakan liberalisasi sektor jasa pergudangan dengan tipe mode 3: commercial presence. d. Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan jasa penyimpanan dan pergudangan di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan kajian adalah sebagai berikut: a) Jasa Pergudangan di Indonesia dipersepsikan Strength-andopportunity dominant (berada pada kuadran I). Untuk gudang komoditas yang menyimpan bahan pangan (beras dan gula) dan pupuk, aktivitas pergudangan seperti loading/unloading masih didominasi tenaga manusia, adopsi teknologi pada proses administrasi, dan standard penyimpanan belum seragam, kecuali perusahaan skala besar. Sedangkan pada gudang umum, loading/unloading umumnya menggunakan tenaga mesin, adopsi teknologi pada storage, proses administrasi, throughput, dan standard penyimpanan mengacu kepada principal. Selain itu, jenis jasa yang ditawarkan selain pengelolaan gudang adalah transportasi dan nilai tambah. b) Kinerja Jasa Pergudangan yang menjadi acuan adalah biaya, sistem, dan penerapan SNI/lainnya. Sementara faktor yang mempengaruhi kinerja jasa pergudangan antara lain: Kondisi Faktor (SDM, Knowledge Resource, Infrastruktur), Kondisi Permintaan, Industri Terkait dan Pendukung (Industri Hulu, Industri Hilir, Asosiasi/Pemerintah, dan Akademisi), dan Kebijakan (Perpajakan, Upah, Investasi, dan Lainnya)

Sementara rekomendasi kebijakan pengembangan jasa pergudangan di Indonesia berdasarkan analisis sintesa adalah sebagai berikut: a) Mendorong fungsi pergudangan yang modern yang bukan hanya sebagai sarana penyimpanan (storage), melainkan sebagai sarana penciptaan nilai tambah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan standardisasi gudang baik fisik maupun jasa pendukungnya. b) Mendorong peraturan perdagangan produk/komoditas yang komprehensif dan berbasis pada perspektif rantai pasok (supply chain). c) Mendorong pengembangan pergudangan dengan tahapan: (i) pembangunan gudang distribusi di daerah perbatasan; (ii) pembangunan pusat distribusi regional; (iii) pembangunan pusat distribusi Propinsi; dan (iv) pembangunan pusat logistik berikat. d) Mendorong skema Public Private Partnership (PPP) dengan membagi peran antara pemerintah dan swasta. Hal tersebut dapat optimal jika pemerintah fokus pada Industrial Adjustment Policy yang menentukan arah pengembangan sektor logistik (perdagangan, industri, dan investasi), sementara pelaku usaha (swasta) fokus pada organic growth policy yang berorientasi pada pengembangan daya saing perusahaan.