RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA LOGISTIK INDONESIA

Terjadinya disparitas harga antar daerah menjadi salah satu indikasi masih adanya permasalahan logistik, baik itu dalam distribusi antar pulau bahan pangan pokok maupun barang strategis. Permasalahan timbul ketika tingkat disparitas harga antar daerah cenderung meningkat, karena hal tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme pasar tidak berjalan, sehingga potensi konsumen surplusnya tidak dapat dinikmati dengan maksimal.

Kemungkinan terjadinya hal itu disebabkan adanya faktor-faktor yang mendistorsi pasar, misalnya struktur pasar yang tidak kompetitif, proses distribusi barang yang tidak kompetitif dan lain-lain. Pada pasar yang stuktur pasarnya dan proses distribusinya kompetitif, seiring dengan berjalannya waktu akan ada peralihan dari kondisi disparitas harga yang tinggi menuju konvergensi harga pada selang harga yang wajar (penurunan disparitas harga).

Dalam konteks Indonesia, konvergensi tersebut belum terlihat paling tidak dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2009 - 2012, perkembangan tingkat disparitas harga belum menunjukan pola penurunan persisten, dimana pada tahun tertentu mengalami menurun, sedangkan pada tahun yang lain mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penurunan disparitas harga belum membuahkan hasil yang optimal.

Dalam menyikapi hal tersebut Kementerian Perdagangan (2012) telah melakukan studi awal analisis mengenai biaya distribusi beras di beberapa rute distribusi beras. Hasil dari studi awal tersebut adalah: (i) Biaya shipping freight dan biaya pelabuhan memberikan kontribusi terbesar dari total biaya distribusi; (ii) Besarnya biaya shipping freight tidak berbanding lurus dengan jaraknya; (iii) Terdapat bottleneck pengiriman barang antar pulau khususnya di Indonesia Bagian Timur; dan (iv) Tingginya biaya distribusi antar pulau akan mempengaruhi harga akhir yang diterima konsumen, khususnya pengiriman ke/dari wilayah Indonesia Timur.

Mengingat keterbatasan survei singkat tersebut, maka perlu dilanjutkan kajian yang lebih mendalam dengan responden yang lebih besar dan cakupan koridor yang lebih luas agar mendapatkan hasil yang lebih akurat dan relevan. Sebagai bagian dari inisiatif ini, Kementerian Perdagangan melanjutkan Kajian Kinerja Logistik Antar Pulau dengan fokus untuk menjawab pertanyaan: Apa yang menjadi faktor determinan terjadinya bottleneck sistem logistik antar pulau? Permasalahan penyebab tingginya biaya pengiriman antar pulau, terutama untuk pengiriman barang ke Sorong antara lain adalah kualitas infrastruktur dan fasilitas pelabuhan yang tidak memadai, frekuensi keberangkatan kapal yang rendah, muatan angkutan balik yang kosong (empty backhaul problem).

Kualitas infrastruktur dan fasilitas pelabuhan yang tidak memadai berdampak pada kinerja pelabuhan yang rendah dan kepada tingginya waktu tunggu kapal (vessel waiting time) yang pada akhirnya menyebabkan tingginya biaya pengiriman barang antar pulau. Frekuensi keberangkatan kapal yang rendah terutama untuk kapal yang ditujukan ke Sorong atau Indonesia timur lainnya. Ada hubungan yang terbalik antara frekuensi keberangkatan kapal dengan biaya pengiriman (sea freight costs). Dengan frekuensi yang lebih besar, biaya pengiriman dapan lebih rendah dan sebaliknya.

Tentunya frekuensi yang lebih banyak dipengaruhi oleh volume pengiriman barang (demand pengiriman barang). Secara umum, rute dengan frekuensi yang tinggi memiliki harga yang daya saing lebih baik. Ini terbukti dengan kasus Surabaya - Banjarmasin, Surabaya - Samarinda, Surabaya - Belawan, Surabaya - Makassar dan Makassar - Surabaya. Tingginya volume perdagangan, atau sejalan dengan prinsip ship follow the trade. Makassar dan Medan yang memiliki volume perdagangan yang cukup tinggi, mendorong tingginya frekuensi perjalanan untuk rute tersebut. Sebaliknya, kota dengan perekonomian yang lebih lambat pertumbuhannya, seperti Sorong atau Ambon akan memiliki frekuensi perjalanan yang rendah. Lokasi pelabuhan yang merupakan hub ports umumnya memiliki frekuensi perjalanan lebih tinggi. Kota seperti Makassar merupakan lokasi transit bagi perdagangan lainnya di daerah timur Indonesia, seperti menuju wilayah Papua, Ambon dan sekitarnya, atau kota lainnya di pulau Sulawesi; Banjarmasin merupakan hub bagi kota lainnya di Kalimantan melalui jalur darat.

Oleh sebab itu tingginya potensi hinterland bagi pelabuhan-pelabuhan hub tersebut mendorong tingginya frekuensi perjalanan menuju kota-kota tersebut. Muatan angkutan balik yang kosong (empty backhaul problem). Rute dengan biaya sea-freight mahal dengan tujuan Sorong, Ternate, atau Bitung memiliki gap sea-freight tariff yang cukup besar untuk arus baliknya. Hal ini disebabkan oleh adanya empty backhaul atau kosongnya muatan pada arus balik. Perusahaan shipping umumnya akan menurunkan biaya angkut hingga sangat rendah – hingga hanya 1/3 dari tarif inbound – saat mengangkut barang pada rute arus balik tersebut. Dengan demikian, dapat diduga tingginya biaya sea-freight ke kota tujuan Sorong, Ternate atau Bitung karena turut memperhitungkan adanya potensi backhaul ini.

Adanya masalah backhaul juga turut berkontribusi pada waktu loading/unloading yang lebih lama, sebagaimana yang terjadi di pelabuhan Bitung. Proses loading/unloading yang seharusnya bisa dicapai 1 hari, tapi secara efektif mencapai 2 hari. Hal ini ditujukan untuk memberi kesempatan masuknya muatan untuk diangkut dari Bitung. Faktor kepadatan lalu lintas menjadi masalah utama hampir di semua lokasi.

Hal ini disebabkan lebar badan jalan kurang memadai mengingat jalan juga dipakai oleh mobil pribadi. Untuk itu perlu 1. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur terutama akses jalan ke pelabuhan. 2. Perencanaan jalur transportasi baik barang dan manusia dengan mempertimbangan pertumbuhan penduduk dan ekonomi. 3. Peningkatan ketertiban dan kesadaran pengguna sarana transportasi dan infrastruktur terhadap aturan-aturan transportasi dan aturan lain seperti beban muatan.

Dalam perdagangan antar pulau biaya sea freight merupakan komponen terbesar. Salah satu yang menjadi faktor tingginya biaya sea freight adalah kecilnya volume barang yang diangkut. Untuk kasus Sorong, ketidakseimbangan volume barang antara inbound turut memperbesar biaya sea freight. Selain itu, infrastruktur pelabuhan dapat mempengaruhi produktivitas bongkar muat di pelabuhan yang berdampak pada lamanya waktu tunggu di pelabuhan dan biayanya. Untuk itu perlu : 1. Pengembangan ekonomi sesuai dengan koridor ekonomi yang dirancang dalam MP3EI segera diimplementasikan. 2. Menciptakan iklim daya saing di industri pelayaran domestik dengan penambahan jumlah operator. 3. Memperbaiki infrastruktur pelabuhan dengan meningkatkan investasi di pelabuhan. Sebagai contoh melihat ulang daftar negatif investasi yang terkait dengan investasi terminal operator pelabuhan. 4. Meningkatkan produktivitas di pelabuhan terutama kinerja dari tenaga kerja bongkar muat. 5. Mengevaluasi peraturan daerah khususnya yang melarang beroperasinya truk kontainer di luar pelabuhan di kota Sorong. 6. Mengurangi kepadatan dan dwelling time di Pelabuhan.