RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian Kebijakan Persaingan Usaha di Sektor Perunggasan

Sektor perunggasan merupakan ujung tombak dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi hewani. Hasil studi awal Komisi Pemantau Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan tingkat margin antara pelaku usaha di rantai pasok ayam broiler yang menjadi dugaan awal terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Kajian ini bertujuan (a) menghitung biaya pokok produksi peternak, (b) menganalisis struktur, perilaku dan kinerja industri ayam broiler serta (c) merumuskan usulan kebijakan yang mendorong efisiensi industri ayam broiler demi keberlangsungan usaha peternakan rakyat mandiri. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah struktur biaya produksi dan Structure Conduct Performance (SCP). Hasil analisis menunjukkan secara umum struktur pasar ayam broiler pada masingmasing level pelaku usaha lebih mengarah ke pasar oligopoli kecuali pedagang pengecer yang lebih mengarah pada pasar monopolistik. Harga broiler di tingkat peternak dan di tingkat pedagang pengecer besar (grosir) tidak terintegrasi secara baik. Pembentukan harga broiler hidup di tingkat produsen sangat ditentukan oleh kekuatan oligopoli yang cenderung ke bentuk kartel perusahaan peternakan skala besar melalui penentuan harga posko oleh asosiasi sebagai harga patokan. Pada pasar broiler hidup, pengaruh faktor penawaran dan permintaan relatif kecil. Sementara, pembentukan harga daging ayam di tingkat pasar eceran (ritel) selain dipengaruhi oleh kekuatan oligopoli perusahaan peternakan skala besar, faktor kekuatan penawaran (suppy) dan permintaan (demand) masih cukup berpengaruh (signifikan). Rekomendasi dari kajian ini adalah perlu (a) melakukan perbaikan struktur pasar agar lebih kompetitif; (b) menyeimbangkan sebaran margin pemasaran di antara pelaku usaha berdasarkan kontribusi sesuai biaya pemasaran dan resiko yang dihadapi; (c) meningkatkan transmisi harga dari pedagang pengecer ke pedagang besar dan selanjutnya ke perternak melalui peningkatan akses informasi pasar secara transparan; dan (d) memperpendek rantai distribusi

Permasalahan yang dihadapi oleh industri perunggasan, beberapa diantaranya adalah: (a) Masalah penyediaan bahan baku pakan industri perunggasan, dimana sebagian besar bahan baku pakan ternak harus diimpor. Untuk impor jagung mencapai 12,5% dari total produksi jagung nasional, bungkil kedelai sebesar 95%, tepung ikan 90-92%, serta tepung tulang dan vitamin/feed additive hampir 100%; (b) Adanya indikasi terjadinya ketimpangan struktur pasar baik pada pasar input maupun pasar output yang menempatkan peternak kecil dalam posisi lemah; (c) Pola Kemitraan usaha (contract farming) perunggasan belum berjalan secara optimal dimana peternak plasma belum sepenuhnya diuntungkan; (d) Rentannya Industri perunggasan komersial terhadap gejolak eksternal, seperti krisis ekonomi, wabah penyakit ternak seperti flu burung (Avian Influenza/AI), dan krisis finansial global; dan (e) Pelaku usaha industri perunggasan dihadapkan pada kenaikan harga sarana produksi peternakan (sapronak) dan konsumen dihadapkan pada fluktuasi harga broiler yang tinggi.

Dari konteks perdagangan, permasalahan persaingan usaha ini dapat menimbulkan inefisiensi perdagangan yang tercermin dalam tingkat harga yang kurang menguntungkan bagi peternak mandiri dan peternak plasma serta tingkat harga eceran yang cenderung naik dan berfluktuatif di tingkat konsumen. Hal ini telah berlangsung cukup lama dan diperlukan solusinya agar menghilangkan kekhawatiran terciptanya ketidakpastian dalam iklim berusaha dan berdampak pada semakin tergerusnya eksistensi peternak mandiri dan peternak plasma

Berdasarkan hasil analisis mengenai struktur pasar dalam pemasaran ayam broiler, disimpulkan bahwa:

1.      Struktur pasar yang dihadapi peternak mandiri di Indonesia adalah struktur pasar yang bersifat oligopsoni dimana harga lebih ditentukan oleh pembeli atau pedagang.

2.      Struktur pasar yang dihadapi pedagang pengumpul/pengepul (broker) dan pedagang besar pasar (grosir) di Indonesia terhadap perusahaan skala besar (inti) adalah struktur pasar oligopoli yang mengarah ke bentuk kartel.

3.      Struktur pasar yang dihadapi pedagang pengecer di pasar-pasar tradisional di Kota-Kota Indonesia terhadap pedagang diatasnya cenderung mengarah ke pasar monopolistik, kecuali di Provinsi Jawa Timur yang mendekati pasar persaingan sempurna.

4.      Struktur pasar yang dihadapi peternak mandiri yang memasok untuk Super Market/Hypermarket atau Pasar Swalayan di Kota-Kota Indonesia adalah struktur pasar oligopsoni.

5.      Tingkat persaingan usaha antar pedagang pengepul dan antar pedagang besar di pasar dalam memperoleh broiler tergantung pada musim dan situasi pasar. Pada saat musim pasar ramai persaingan tergolong sedang hingga tinggi, sedangkan pada situasai pasar sepi persaingan rendah hingga sedang. Persaingan dalam menjual broiler tergolong tinggi. Sementara persaingan dalam mendapatkan informasi pasar tergolong rendah hingga sedang.

6.      Tingkat persaingan usaha antar pedagang pengecer di pasar-pasar tradisional di Kota Besar di Indonesia dalam perolehan broiler/daging ayam tergolong sedang hingga tinggi. Persaingan dalam menjual produk daging ayam di pasar-pasar tradisional tergolong tinggi yang direfleksikan tingkat harga yang kompetitif antar pedagang pengecer satu dengan lainnya. Sementara itu persaingan dalam mendapatkan informasi pasar tergolong rendah hingga sedang.

7.      Kinerja pasar dapat dilihat dari hasil analisis margin tataniaga dan harga yang terbentuk di setiap rantai pemasaran. Hasil analisis margin tiap pelaku usaha dalam pemasaran ayam broiler adalah sebagai berikut: a. Secara umum, keuntungan pelaku usaha (per unit output) dalam pemasaran ayam broiler lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan kecuali bagi pedagang besar/grosir dimana biaya per unit output lebih besar daripada keuntungan. Hal ini merefleksikan cukup tingginya posisi tawar pedagang. b. Jika dibandingkan antar pelaku dalam rantai pemasaran, maka keuntungan terbesar yang diterima oleh pelaku tataniaga secara berturut-turut adalah pedagang pengecer, pedagang pengumpul, dan pedagang besar/grosir di pasar. Secara rinci, terlampir grafik yang menggambarkan keuntungan dan biaya yang dikeluarkan per unit output oleh masing-masing pelaku tataniaga. Berdasarkan pola margin (keuntungan) tiap pelaku di semua wilayah survei, dapat disimpulkan bahwa pemasaran ayam broiler tidak efisien kecuali di wilayah provinsi Jawa Timur

Analisis integrasi pasar menggunakan model Ravallion, diperoleh hasil bahwa:

1.    Keterpaduan (integrasi) pasar yang diindikasikan oleh harga broiler di tingkat peternak dan di tingkat pedagang besar (grosir) di Kota-Kota Besar Indonesia tidak terintegrasi dengan baik. Tidak terjadinya integrasi pasar broiler tersebut disebabkan harga broiler saat ini cenderung mengikuti harga posko yang ditentukan asosiasi yang merupakan wadah perusahaan-perusahaan besar peternakan dalam penentuan strategi bersama, diantaranya dalam penentuan harga posko yang merupakan harga patokan pedagang dalam menebus broiler di peternak mitra perusahaan tersebut.

2.    Keterpaduan (integrasi) pasar yang diindikasikan oleh harga broiler di tingkat pedagang besar (grosir) dan di tingkat pedagang pengecer di pasar-pasar tradisional di Kota-Kota Besar di Indonesia secara relatif lebih terintegrasi dibandingkan dari level peternak ke pedagang grosir. Keterpaduan pasar yang paling baik ditemukan di Provinsi Jawa Timur yang merupakan daerah sentra produksi broiler dan sekaligus daerah sentra produksi bahan baku pakan. Lebih terintegrasinya pasar daging broiler dari pedagang besar ke pedagang pengecer di Kota Surabaya disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (a) Jawa Timur merupakan daerah sentra produksi broiler sekaligus daerah sentra produksi pakan dan bahan baku pakan; (b) Penetapan harga Posko oleh asosiasi tidak selalu diikuti oleh semua pelaku pasar; dan (c) Informasi relatif lebih terbuka terutama informasi mengenai harga. Sementara itu, di Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Timur dan Jawa Barat pasar daging ayam tidak terintegrasi dengan baik.

Pembentukan harga broiler hidup di tingkat produsen (perusahaan skala besar dan peternak mandiri) sangat ditentukan oleh kekuatan oligopoli yang cenderung ke bentuk kartel perusahaan peternakan skala besar melalui penentuan harga posko oleh asosiasi sebagai harga patokan untuk penebusan pedagang pengepul/broker dan pedagang besar (grosir). Pada pasar broiler hidup, pengaruh faktor penawaran dan permintaan relatif kecil. Sementara, pembentukan harga daging ayam di tingkat pasar eceran (ritel) selain dipengaruhi oleh kekuatan oligopoli perusahaan peternakan skala besar, faktor kekuatan penawaran (suppy) dan permintaan (demand) masih cukup berpengaruh (signifikan). Mekanisme pasar daging ayam berjalan cukup kompetitif dan terintegrasi dengan baik pada lokasi daerah sentra produksi utama broiler yang juga merupakan daerah sentra produksi bahan baku pakan yakni Provinsi Jawa Timur.

Rekomendasi

1.    Perlu melakukan perbaikan struktur pasar agar lebih kompetitif yakni dengan: (a) mendorong pelaku usaha baru untuk masuk pada industri broiler baik di sisi input maupun output; dan (b) menindak tegas pelaku usaha di industri broiler yang melakukan persaingan usaha tidak sehat (oligopoli atau kartel).  Perlu adanya penyeimbangan sebaran margin pemasaran di antara pelaku usaha berdasarkan kontribusi masing-masing pelaku sesuai biaya pemasaran dan resiko yang dihadapi oleh masing-masing pelaku dengan: (a) menerapkan regulasi tentang harga acuan; (b) penataan pasar yang lebih baik dari aspek fisik maupun managemen sesuai SNI Pasar Rakyat; dan (c) meningkatkan peran PD Pasar dalam penataan dan penertiban pedagang pengecer.

2.    Meningkatkan transmisi harga dari pedagang pengecer ke pedagang besar dan selanjutnya ke perternak melalui peningkatan akses informasi pasar secara transparan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur informasi harga secara online.

3.    Memperpendek rantai distribusi melalui: (a) optimalisasi peran rumah potong unggas tidak hanya sebatas penyediaan jasa pemotongan melainkan juga sebagai pedagang grosir maupun pengecer; (b) memberi akses langsung peternak ke retail-retail modern (meat shop) di pusatpusat konsumen yang dikelola oleh asosiasi peternak (misalnya Toko Tani Indonesia, Rumah Pangan Rakyat, BUMD) maupun swasta; serta (c) membangun infrastruktur distribusi berupa cold storage.