RINGKASAN ESKSEKUTIF

Kajian Penguatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Peningkatan Pangsa

di Pasar E-Commerce

Maraknya pemanfaatan teknologi informasi melalui internetpun telah merubah perilaku konsumen dalam hal berbelanja serta para pedagang dalam hal strategi penjualannya. Dari sisi permintaan, persentase masyarakat Indonesia yang membeli secara online dalam kurun waktu sebulan di 2017 mencapai 41 persen dari total populasi sedangkan pada tahun 2016 hanya 26 persen (Sumber:We Are Social). Tingginya minat masyarakat melakukan pembelian secara online didorong munculnya berbagai jenis marketplace sebagai platform bisnis baru di era ekonomi digital. Tumbuhnya marketplace di beberapa belahan dunia seperti Amazon, eBay, Asos, Alibaba, Flipkart telah mendorong munculnya startup E-Commerce (marketplace) di Indonesia seperti Lazada, Blibli, Tokopedia, Bukalapak, Elevania dan Bhinneka. Pada tahun 2017, pertumbuhan pasar rata-rata di Indonesia mendekati 100 persen, sementara pasar e-commerce tumbuh mencapai 289 persen (IDNTimes, 2018). Namun demikian, tumbuhnya marketplace yang ada di Indonesia ternyata belum secara optimal dimanfaatkan oleh UMKM dalam memperdagangkan produknya. Bahkan pasar di platform e-commerce justru masih didominasi oleh produk impor. Menurut Bank Indonesia, perdagangan produk lokal di marketplace tidak lebih dari 10 persen. Berdasarkan hasil survey Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA), dari sekitar 8000 responden yang disurvei di 11 kota besar, hanya sekitar 16 persen UMKM yang memanfaatkan marketplace sebagai sarana pemasaran produknya. Selebihnya sekitar 43 persen UMKM menjual produknya melalui Facebook dan Instagram, 7 persen melalui web pribadi dan 12 persen masih menjual secara offline. Menurut hasil studi yang dilakukan Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri (2018), masih rendahnya pemanfaatan ecommerce oleh UMKM dalam memasarkan produknya diakibatkan beberapa faktor diantaranya adalah masih minimnya pengetahuan UMKM mengenai marketplace dan kemampuan UMKM dalam membaca peluang/kebutuhan pasar di media online. Selain faktor tersebut, beberapa faktor juga dianggap sangat berpengaruh dalam hal keberhasilan UMKM memanfaatkan platform e-commerce diantaranya adalah kemampuan mengemas produk secara lebih menarik, serta kemampuan menyediakan barang dengan kualitas dan jumlah tertentu secara kontinu. Hal tersebut tentu masih dipengaruhi faktor eksternal lainnya seperti ketersediaan akses internet, ketersediaan jasa logistik dan akses permodalan. Pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan memiliki mandat di dalam Perpres No.74/2017 untuk mengembangkan bisnis ecommerce sebagaimana tertuang dalam Roadmap E-Commerce. Dalam roadmap ini, pemerintah harus menjalankan perannya sebagai fasilitator sekaligus regulator untuk dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pelaku perdagangan e-commerce. Dalam mandatnya, Kementerian Perdagangan mendapat tugas dan tanggung jawab utama untuk: (1) menyusun regulasi kewajiban 2) menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE); (3) melaksanakan edukasi mengenai e-commerce bagi pembuat kebijakan dan para stakeholders sehingga mendapatkan pemahaman tentang e-commerce; (4) menyusun program inkubasi bagi startup; dan (5) mengembangkan fasilitator edukasi mengenai e-commerce. Dari berbagai tugas yang telah dimandatkan oleh Perpres No.74/2017, perlu dievaluasi sejauh mana tingkat keberhasilah yang telah diraih khususnya mengenai peran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya pengarusutamaan UMKM di dalam ekosistem digital sehingga manfaat dari ekonomi digital benar-benar dirasakan oleh UMKM. Program dan kegiatan apa saja yang telah dilakukan dan sejauh mana dampak yang telah dirasakan oleh UMKM. Studi ini tidak hanya melihat peran pemerintah sebagai fasilitator dan akselerator disamping sebagai regulator tentunya, namun lebih jauh kajian ini akan mengeksplorasi kelembagaan lain di luar pemerintah yang telah memiliki peran positif bagi UMKM dalam mendorong peningkatan pemasaran produknya di e-commerce.

Berdasarkan hasil analisis, maka disimpulkan poin-poin sebagai berikut:

1.   Hasil survei ke beberapa daerah menunjukkan bahwa secara umum kebijakan pemerintah daerah dalam membantu UMKM adalah melalui program fasilitasi dan pelatihan. Program fasilitasi meliputi asistensi kepada UMKM dalam memperoleh ijin usaha, merek, dan legalitas lainnya. Sementara untuk membantu UMKM mengakses pasar melalui platform e-commerce, program yang dijalankan adalah program pelatihan pemasaran online. Namun demikian, program yang sudah berjalan dirasakan masih monoton dan belum efektif dapat meningkatkan kemampuan UMKM karena umumnya target UMKM yang diikutsertakan adalah target yang sama dan sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang rutin dilakukan oleh pemerintah daerah. Sementara masih banyak UMKM potensial yang seharusnya menjadi target dalam pelatihan tersebut belum dapat mengakses program pelatihan tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah hanya melibatkan UMKM yang ada dalam database yang datanya kurang terupdate.

2.   Selain masalah program pelatihan yang sifatnya monoton dan database UMKM yang kurang ter-update, hal yang perlu dievaluasi dari program pembinaan UMKM di daerah adalah belum adanya program pelatihan yang sifatnya berjenjang dan berkesinambungan sehingga capaian indikator agar UMKM dapat naik kelas tidak dapat dievaluasi dengan baik. Selain itu, belum adanya program pendampingan bagi UMKM menjadikan setiap kegiatan pelatihan tidak dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya.

3.   Secara umum permasalahan yang dihadapi UMKM adalah ketersediaan bahan baku, lemahnya desain dan kemasan, kualitas produk, dan permodalan. Di sisi lain, aspek terkait legalitas, labelisasi dan sertifikasi seperti NIB, P-IRT, BPOM, halal, merek, dan organik juga masih menjadi kendala bagi UMKM. Sementara di sisi pemasaran, yang menjadi kendala adalah kurangnya akses informasi dan tren pasar serta dukungan tenaga pemasaran online. Untuk meningkatkan kapasitas sekaligus membantu UMKM khususnya dalam mengatasi kendala tersebut, maka diperlukan suatu model pembinaan UMKM melalui konsep inkubasi. Selain itu, untuk membantu UMKM dalam memasarkan produknya melalui platform e-commerce, maka perlu dukungan pemerintah untuk menjembatani produk UMKM ke pasar online melalui penciptaan wirausaha yang juga sekaligus dapat menjadi tenaga pemasaran online bagi produk UMKM.

4.   Kajian ini mencermati beberapa kelembagaan non pemerintah yang ada dalam ekosistem e-commerce serta perannya dalam mendorong UMKM untuk memasarkan produknya secara online. Hasil pengamatan dan analisis menyimpulkan bahwa beberapa kelembagaan berikut dapat dijadikan referensi oleh pemerintah dalam menyusun program pembinaan terhadap UMKM. Di antara model kelembagaan yang ideal diantaranya adalah: a. Rumah Kreatif BUMN (RKB) yang merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi para pelaku UMKM. RKB merupakan model inkubator yang memiliki program pelatihan dan pendampingan kepada UMKM. RKB dinilai efektif dalam menjalankan program pembinaan kepada UMKM. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kisah sukses UMKM yang telah berhasil meningkatkan pemasaran produknya secara online setelah mengikuti program pembinaan di RKB. b. Kampung Marketer yakni merupakan social enterprise yang memiliki misi untuk menjembatani kebutuhan UMKM terkait tenaga pemasaran online. Melalui program pendidikan dan pemberdayaan SDM, KM merupakan model yang ideal sebagai penyedia jasa pemasaran online bagi produk UMKM. Melalui program pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan warga desa, KM telah berhasil dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran dan urbanisasi.

5.   Selain peran Rumah Kreatif BUMN (RKB) dan Kampung Marketer, Marketplace juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam membina UMKM terkait literasi digital serta teknik pemasaran online. Untuk itu pola kemitraan yang sudah dibangun antara pemerintah dan marketplace harus ditingkatkan karena dinilai cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman UMKM terhadap pemasaran melalui platform e-commerce.

Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan kesimpulan, maka dapat direkomendasikan poin-poin sebagai berikut:

1.       Upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas UMKM adalah melalui program pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan melalui konsep inkubasi. Dalam Pelaksanannya, pemerintah baik pusat maupun daerah dapat berkolaborasi dengan RKB yang sudah ada di hampir seluruh kabupaten/kota.

2.       Untuk membantu permasalahan UMKM terkait pemasaran produknya secara online, Kementerian Perdagangan khususnya unit terkait yang melakukan pembinaan terhadap UMKM agar dapat menginisiasi pengembangan pusat pemasaran digital produk UMKM di daerah melalui kerjasama dengan RKB dan Kampung Marketer.

3.       Pemerintah pusat dan daerah harus lebih agresif menjangkau UMKM dengan segmen yang lebih luas untuk dapat berpartisipasi dalam program pelatihan desain produk dan kemasan, analisis pasar, pengelolaan stock dan teknik pemasaran online. yang dalam teknis pelaksanaannya dapat berkolaborasi dengan RKB dan komunitas.

4.       Dalam rangka mendorong UMKM agar dapat naik kelas, Kementerian Perdagangan bersama dengan dinas terkait di daerah perlu melakukan program evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan dengan didukung oleh database UMKM yang lebih valid sehingga lebih memudahkan dalam mengukur indikator keberhasilan atas capaian yang ingin diraih.  Pemerintah bersama pihak swasta maupun lembaga terkait lainnya perlu mengedukasi UMKM secara intensif agar dapat merubah (mindset) dari business as usual menjadi berorientasi pasar global paradigma sehingga UMKM dapat terus tumbuh (scale up). Pemerintah perlu mendorong sinergi anatar BUMN di sektor telekomunikasi dengan lembaga dan/atau pelaku UMKM.

5.       Perlunya dukungan infrastruktur berupa perluasan jaringan/koneksi internet terutama yang menjangkau wilayah pedesaan