RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG UNTUK KOMODITAS PERKEBUNAN

Biaya Manfaat SRG Pada Komoditas Kopi 1) Dengan skema SRG, potensi manfaat yang akan diterima petani kopi Arabika lebih tinggi sekitar 47,39% hingga 67,94%, tergantung periode penyimpanannya. Sedangkan untuk kopi Robusta, potensi manfaat yang akan diterima petani berkisar antara 2,25% hingga 22,14%, tergantung periode penyimpanannya, dibandingkan dengan menjual langsung pada saat panen. 2) Periode penyimpanan optimal (yang memberikan manfaat terbesar) yaitu selama satu bulan setelah panen raya. Penyimpanan lebih lama dari satu bulan menunjukkan manfaat yang didapat relatif lebih kecil, khususnya untuk kopi Arabika. 3) Kopi Arabika dan Robusta tampak memiliki profil biaya manfaat tunda jual, dan tingkat keuntungan yang berbeda. Hal ini menguatkan pentingnya pengumpulan informasi harga komoditas yang spesifik sesuai varietas-nya. Menunjukkan beratnya tugas Bappebti dalam menyediakan informasi harga komoditas SRG. Hasil Analisis Importance Performance 4) Atribut-atribut yang dinilai perlu namun belum dilaksanakan secara baik (underact) dalam pelaksanaan SRG Kopi, adalah : a) Alur prosedur pembuatan resi gudang sederhana dan mudah diikuti; b) Petugas pengelola gudang selalu ada pada saat dibutuhkan; c) Tidak ada diskriminasi dalam mengurus penerbitan resi Gudang d) Pendaftaran ke pusat registrasi mudah dan selalu berhasil; e) Pencairan kredit dari lembaga keuangan sederhana, dan tidak rumit; f) Pengaduan yang dikirimkan ditindaklanjuti dengan cepat dan memuaskan; g) Lokasi Gudang strategis dan mudah dijangkau; h) Kapasitas gudang yang disediakan mencukupi kebutuhan. 5) Sedangkan atribut-atribut yang dinilai penting dan sudah dilaksanakan secara baik (maintain) dalam pelaksanaan SRG kopi, adalah : a) Tata cara pembuatan Resi Gudang (prosedur, waktu dan biaya) diinformasikan secara jelas b) Petugas sangat memahami proses dalam penerbitan resi gudang c) Pengujian dan Penilaian komoditi dilakukan secara transparan d) Penurunan dan penimbangan barang dilakukan secara baik dan tepat e) Pengujian mutu dilakukan dengan mudah dan hasilnya akurat f) Penyimpanan dan pengelolaan komoditi dalam gudang baik g) Proses pengeluaran barang mudah h) Keamanan barang yang disimpan dalam gudang baik (dari pencurian, hama/jamur/ kelembaban, tikus, dll) i) Tersedia fasilitas penjaminan/asuransi terhadap barang yang disimpan j) Fasilitas yang disediakan dalam Gudang sesuai dengan standar k) Pengelola mampu membantu memasarkan komoditi pada harga terbaik l) Ketersediaan informasi harga komoditi secara tepat waktu dan online m) Peluang memperoleh harga jual yang lebih baik dari tunda jual

Posisi SRG Kopi 6) Dari tiga fungsi SRG, yaitu: tunda jual, pembiayaan, dan penyimpanan. Untuk komoditas kopi, SRG tampak lebih difungsikan sebagai sarana pembiayaan bagi petani dan pengelola gudang dibandingkan sebagai fasilitas tunda jual dalam rangka memperoleh harga yang lebih tinggi. 7) Bila dibandingkan dengan sumber pembiayaan lain, maka pilihan pembiayaan SRG menempati urutan terakhirsetelah Modal Sendiri yang berasal dari hasil panen yang disisihkan; dan Pinjaman dari perusahaan/koperasi eksportir

Penyediaan Informasi Harga 8) Informasi harga komoditas yang dapat diresigudangkan yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya adalah hal yang penting bagi pelaksanaan SRG. Informasi harga dibutuhkan oleh Bank Pelaksana untuk menentukan nilai pembiayaan, Asuransi untuk menentukan premi perlindungan, Lembaga Jaminan untuk menentukan premi penjaminan, dan Bappebti/Badan Pengawas untuk melakukan monitoring dan pembinaan. Pusat Registrasi (dalam hal ini PT. Kliring Berjangka Indonesia) adalah penyedia informasi harga yang dirujuk oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. Pengamatan dan survey yang dilakukan menunjukkan bahwa Kementerian Perdagangan dan Pusat Registrasi kesulitan memenuhi amanat PP ini. Akibatnya petani, bank pelaksana, pengelola gudang, dan pemangku kepentingan lain terpaksa menggunakan rujukan dan sumber informasi yang berbeda-beda sesuai kebiasaan/kesepakatan masing-masing. Sumber informasi harga terdekat yang ada dalam lingkungan Kementerian Perdagangan adalah dari situs Bappebti, namun kelengkapan dan reliabilitasnya masih harus jauh ditingkatkan. Memperhatikan hal tersebut, Kementerian Perdagangan dan Bappebti perlu mempertimbangkan untuk: a) Memperkuat infrastruktur dan sumberdaya Bappebti agar dapat meningkatkan kinerja monitoring, pengumpulan, dan penyajian data seluruh komoditas yang dapat diresigudangkan, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain. b) Melimpahkan fungsi pengumpulan dan penyajian data tersebut pada Kementerian/lembaga lain yang memiliki fungsi pengumpulan data harga komoditas tersebut dengan sumberdaya/infrastruktur yang lebih baik. Misalnya dengan Kementerian Pertanian untuk harga-harga komoditas pertanian dan perkebunan. c) Melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tersebut untuk menyesuaikan arah rujukan informasi harga pada lembaga yang dipilih;

Pembiayaan Skema Subsidi SRG 9) Salah satu hambatan dalam pembiayaan adalah keterbatasan pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG). Di daerah survey (komoditas kopi) keterbatasan pembiayaan ini dapat disebabkan oleh: a) Persyaratan. Penyaluran kredit dengan skema subsidi SRG dari Bank Pelaksana kadang terhambat oleh persyaratan Menteri Keuangan yang melarang seseorang memperoleh kredit program pada waktu yang bersamaan; b) Kuota Pembiayaan. Bank Pelaksana kehabisan kuota kredit program-nya untuk tahun yang bersangkutan sehingga alokasi untuk skema subsidi SRG tidak dapat dilakukan lagi untuk tahun ybs.

Hambatan-hambatan ini mengakibatkan pelayanan pembiayaan kepada petani peserta SRG menjadi lambat dan tidak dapat bersaing dengan pembiayaan pelepas uang/tengkulak. Memperhatikan hal tersebut, maka Bappebti perlu mempertimbangkan untuk; a) Menyediakan bank pelaksana kedua pada gudang-gudang SRG yang memenuhi persyaratan (penghasil komoditas yang memiliki harga tinggi, seperti kopi; pernah mengalami kehabisan kuota; dan memiliki kinerja pencairan pembiayaan yang lambat). Keberadaan lebih dari satu bank pelaksana, disamping memberikan jatah skema subsidi yang lebih besar, juga akan membuat Bank Pelaksana “bersaing” melayani SRG. Persaingan ini dibutuhkan agar pelayanan kepada petani menjadi lebih cepat dan lebih baik; atau b) Membentuk lembaga sumber pembiayaan lain, yang tidak terkait dengan skema kredit program, namun tetap dapat memberikan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan suku bunga komersial, dan persyaratan seperti skema subsidi resi gudang. Mengingat Perbankan tidak dapat melaksanakan hal tersebut, maka mungkin Badan Layanan Umum (BLU) dapat dikaji/dipertimbangkan

Pembinaan dan Monitoring SRG Di Daerah

Kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan yang aktif dan reguler adalah syarat penting bagi keberhasilan pengembangan SRG dan kapasitas lembaga pendukung SRG di daerah. Mengingat keberhasilan SRG adalah bagian dari Indikator Kinerja Utama Bappebti dan memperhatikan bahwa Badan Pengawas Resi Gudang belum terbentuk hingga saat ini, maka Bappebti perlu mempertimbangkan untuk memperkuat sumberdaya Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas agar dapat melakukan fungsinya secara aktif dan baik dalam membina, memonitor, mengevaluasi dan memeriksa pelayanan SRG kepada petani.

Dari empat daerah yang disurvey tidak didapati regulasi daerah terkait pengembangan SRG di daerah. Baik dalam bentuk Peraturan Bupati, Peraturan Gubernur, ataupun salah satu bagian dari Rencana Strategis milik Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan kebijakan pengembangan SRG yang ada di Pusat, belum diterjemahkan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah secara baik.

Bappebti perlu menjadikan Pemerintah Daerah sebagai salah satu target dalam pelaksanaan pembinaan dan monitoring SRG di daerah. Termasuk mendorong masuknya SRG dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah emerintah Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, Rencana anggaran, dan muncul sebagai peraturan daerah.

Perhatian pada daerah yang berhasil melaksanakan SRG Kopi menunjukkan pelaksanaan unsur-unsur sebagai berikut: a)Pengelola gudang terhubung/memahami jaringan pemasaran komoditas yang dikelolanya sehingga dapat membantu pemasaran kopi petani/peserta; b)Pengelola gudang aktif berkomunikasi dengan unsur Dinas Perdagangan dan Bappebti untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi; c)Petani, Pengumpul, dan Pengelola Gudang memiliki informasi harga kopi yang relatif simetris dan seimbang. Untuk itu Bappebti perlu: a) Dalam pemilihan dan pembinaan pengelola gudang ke depan, memasukkan unsur memahami dan mengenal pasar komoditas yang dikelolanya sebagai syarat dalam pemilihan/pembinaan Pengelola Gudang. b) Mendorong disiplin pengumpulan laporan Pengelola Gudang dan memastikan seluruh pihak yang berkepentingan sesuai Undang- Undang Nomor 9 tahun 2006 Tentang Resi Gudang memperoleh laporan tersebut. c) Memberikan penghargaan kepada pengelola gudang dan bank pelaksana SRG yang beprestasisecara berkala setiap tahunnya, dengan salah satu kriterianya adalah disiplin penyerahan laporan berkala, dan aktivitas pembinaan petani/kelompok tani terkait komoditas dan resi gudang

Survey menunjukkan ada Gudang SRG yang sama sekali tidak beroperasi selama lebih dari 2 (dua) tahun. Hal ini menunjukkan hasil monitoring dan evaluasi tidak ditindaklanjuti secara cukup. Untuk itu Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas perlu melakukan: a) Memperkuat jumlah dan kapasitas SDM, atau bekerjasama dengan mitra, untuk melakukan pendampingan kepada pengelola gudang. b) Melakukan evaluasi obyektif menyeluruh terhadap seluruh gudang SRG, memetakannya berdasarkan permasalahan, dan memberikan perbaikan. Termasuk teguran, pergantian pengelola gudang, pergantian Bank Pelaksana, pemindahan gudang, pelatihan ulang, dan dukungan modal awal terbatas kepada pengelola gudang. Dukungan modal awal terbatas ini dapat juga disalurkan melalui Badan Layanan Umum Resi Gudang jika jadi dibentuk

Kerjasama Pasar Lelang Komoditas

Pada beberapa daerah survey, telah berdiri pasar lelang komoditas untuk komoditas kopi, seperti di Aceh Tengah. Diskusi yang dilakukan dengan pengelola gudang dan pengelola pasar lelang menunjukkan para pelaku masih meraba-raba bagaimana mekanisme dan hubungan antara pasar lelang dengan gudang SRG tersebut. Apakah hubungan ini akan saling menguntungkan atau malah saling melemahkan, dan lain sebagainya. Memperhatikan hal tersebut, Bappebti perlu segera menyusun dan mensosialisasikan mekanisme kerja dan hubungan antar pasar lelang dan gudang SRG yang jelas kepada pemangku kepentingan dimaksud. Dan mengawali pelaksanaan awal pasar lelang di Aceh Tengah secara baik untuk meningkatkan kepercayaan pembeli dan petani.

Lembaga Penjaminan SRG

Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang sebagai lembaga pelaksana Jaminan Resi Gudang. Pelaksanaan jaminan ini sangat penting untuk melindungi petani/peserta SRG dari kemungkinan kegagalan Pengelola Gudang. Saat survey dilaksanakan belum ditemukan petunjuk bagi pelaksanaan perhitungan nilai penjaminan tersebut, sehingga besaran pastinya belum dapat dimunculkan dalam analisis biaya manfaat yang dilaksanakan. Memperhatikan hal tersebut Kementerian Perdagangan perlu segera menyusun petunjuk pelaksanaan Penjaminan Resi Gudang tersebut