Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar, yang merupakan 13% dari seluruh populasi muslim di dunia. Penduduk muslim Indonesia mencapai 236 juta jiwa atau 87,2 % dari 270,2 juta jiwa penduduk (BPS, 2020). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat menentukan dalam perdagangan produk halal dunia. Total belanja pangan halal dunia pada tahun 2018 tercatat sebesar USD 1,37 triliun dan diprediksi akan tumbuh 6,3% menjadi USD 1,97 triliun pada tahun 2024. State of Global Islamic Economy Report 2019/2020 menyatakan bahwa Indonesia merupakan konsumen makanan halal tertinggi di dunia. Namun, hanya berada pada peringkat ke-5 pada Indeks Ekonomi Islam Dunia dan bahkan pada aspek makanan halal, Indonesia tidak masuk dalam 10 besar dunia.

Dalam kaitannya dengan regulasi halal, Indonesia telah mengeluarkan antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta PP Nomor 39 Tahun 2021. UU Jaminan Produk Halal mengamanatkan seluruh barang dan jasa yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat/label Halal secara bertahap. Khusus untuk makanan dan minuman, kewajiban halal ini berlaku efektif mulai tahun 2024. PP 39 Tahun 2021 pasal 106 menyebutkan bahwa Kementerian Perdagangan dapat melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, dengan ruang lingkup: (1) Pembinaan kepada pelaku Usaha dan masyarakat; (2) Pengawasan produk Halal yang beredar di pasar; (3) Fasilitasi penerapan JPH bagi pelaku Usaha di bidang perdagangan; (4) Perluasan akses pasar dalam negeri dan luar negeri bagi produk Halal; (5) Penarikan barang dari peredaran; (6) Tugas lain yang terkait Perdagangan dan Jaminan Produk Halal.

UMKM memiliki potensi yang besar dalam rangka membantu pemenuhan produk halal di Indonesia, dimana jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 65,4 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 47,9% (Kemenkopukm, 2019). Namun demikian, kurang dari 5 persen UMKM di

Indonesia yang telah memiliki sertifikasi halal (Bank Indonesia, 2020). UU Cipta Kerja memberikan penyederhanaan dan kemudahan dalam mekanisme perolehan sertifikasi halal dan lebih cepat sampai dengan 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tidak dikenakan biaya sertifikasi dan bahkan verifikasinya hanya berdasarkan self declaration. Namun demikian, saat ini kemudahan tersebut belum dapat berlaku efektif karena peraturan pelaksana yang bersifat teknis serta sistem kelembagaannya masih dalam tahap penyusunan oleh BPJPH.

Potensi perdagangan dalam negeri atas produk halal UMK di Indonesia cukup besar, khusus untuk sektor makanan dan minuman diperkirakan sebesar 348,19T Rupiah (2,25 persen dari PDB total tahun 2020). Sertifikat halal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi produk makanan dan minuman, sehingga keputusan pembelian konsumen dapat dipengaruhi oleh keberadaan sertifikat/label halal. Berdasarkan data tahun 2019, total potensi pasar impor produk makanan- minuman negara OKI dari dunia mencapai USD 165,9 Miliar. Dari total nilai tersebut, potensi ekspor produk makanan-minuman Indonesia ke OKI diperkirakan mencapai USD 41,4 Miliar atau 24.9 persen. Potensi peningkatan ekspor yang dapat dimasuki UMK cukup besar, diperkirakan sebesar USD 1,7 Miliar atau sekitar 1,1 persen dari total ekspor non migas tahun 2019.

Hasil kajian menunjukan bahwa keberterimaan sertifikat halal berpengaruh dalam meningkatkan kinerja ekspor, khususnya produk makanan dan minuman ke negara-negara anggota OKI dan ASEAN. Namun demikian, sampai dengan saat ini, sertifikat halal produk jadi makanan dan minuman Indonesia baru diakui oleh 4 (empat) negara dari total 57 negara anggota OKI. Hasil kajian menunjukkan, secara umum pelaku UMK makanan dan minuman di Indonesia telah menyatakan siap memenuhi berbagai indikator sertifikasi halal. Estimasi AHP menghasilkan tingkat kesiapan sebesar 67 persen. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMK adalah masih kurangnya sosialisasi/pelatihan terkait sertifikasi halal baik kepada pelaku usaha maupun pemerintah daerah, besarnya biaya yang harus dikeluarkan

untuk mendapatkan sertifikat halal serta ketersediaan dan keterjangkauan pendamping halal di daerah yang belum merata.

Saat ini pengawasan label halal produk makanan dan minuman dilaksanakan oleh BPOM. Namun demikian berdasarkan hasil kajian, pelaksanaan pengawasan dinilai belum optimal. Dengan berlakunya kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia, maka objek/lingkup pengawasan menjadi lebih luas yang perlu didukung oleh berbagai pihak terkait termasuk Kementerian Perdagangan.

Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari kajian ini antara lain: (1) Kementerian Perdagangan perlu meningkatkan promosi produk halal khususnya produk makanan dan minuman UMK baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri, diantaranya melalui penyelenggaraan event halal secara regular, dukungan terhadap produk halal pada TEI (Trade Expo Indonesia) secara konsisten, peningkatan peran perwakilan perdagangan di luar negeri, dan aktif dalam berbagai pameran produk halal internasional maupun pameran produk halal di negara mitra dagang. (2) Kementerian Perdagangan perlu memperluas perjanjian perdagangan internasional dengan skema government to government dalam bentuk MRA (Mutual Recognition Agreement) baik bilateral maupun regional untuk meningkatkan keberterimaan sertifikat halal Indonesia di negara mitra potensial perdagangan produk halal. (3) Kementerian Perdagangan perlu memasukkan materi Halal dalam kurikulum berbagai pelatihan untuk UMK, serta mengintensifkan sosialisasi produk halal dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMK khususnya makanan dan minuman. (4) Pemerintah perlu melakukan akselerasi dan penambahan Kawasan Industri Halal yang terintegrasi dengan BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Halal di berbagai wilayah di Indonesia, untuk meningkatkan Global Value Chain (GVC) produk halal Indonesia. (5) BPJPH perlu mempercepat penyusunan peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja terkait Jaminan Produk Halal dan Sistem Kelembagaannya, sehingga berbagai terobosan dan kemudahan bagi UMK dalam memperoleh sertifikat halal dapat segera