RINGKASAN ESKSEKUTIF

Kajian Dampak Tol Laut Terhadap Disparitas Harga

Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program Tol Laut secara langsung terhadap penyediaan barang kebutuhan pokok adalah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang lebih terjamin, berkurangnya fluktuasi harga antar waktu dan mengurangi disparitas harga antar daerah, serta memfasilitasi pemasaran produk unggulan daerah melalui arus muatan balik. Lebih jauh, program Tol Laut juga diharapkan dapat memberikan dampak tak langsung seperti berkurangnya tarif ongkos kapal swasta dan meningkatnya investasi di daerah, khususnya untuk meningkatkan nilai tambah sebagai muatan balik. Penurunan harga barang yang diangkut dan juga disparitas harga dari wilayah yang disinggahi oleh Tol Laut merupakan salah satu dari dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program Tol Laut. Sayangnya, upaya untuk mengetahui seberapa besar dampak Tol Laut terhadap fluktuasi dan disparitas harga saat ini masih terkendala keterbatasan data. Ketersediaan data harga sebagai indikator utama saat ini masih terbatas karena tidak semua daerah melaporkan perkembangan harga secara rutin kepada Kementerian Perdagangan. Hasil penelitian Vitasari (2017) yang meneliti dampak tol laut dengan membandingkan perubahan indeks harga di wilayah hub dengan wilayah yang dilalui Tol Laut menyimpulkan bahwa Tol laut belum efektif dalam menurunkan disparitas harga komoditi karena muatan yang masih relatif kecil, beberapa rute masih bersinggungan dengan rute pelayaran niaga kapal swasta, market share serta loading kapal yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Hasil penelitian sebelumnya dan hasil perhitungan awal dari disparitas harga di atas belum dapat memberikan gambaran yang pasti akan dampak program Tol Laut terhadap disparitas harga karena belum memisahkan pengaruh faktor-faktor lain selain program Tol Laut. Sementara fluktuasi dan disparitas harga itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya tantangan dasar berupa faktor musim, keterpencilan, dan karakteristik komoditi. Faktor masalah logistik dan rantai pasok juga mempengaruhi seperti infrastruktur, jaringan distribusi, sistem infromasi, dan penyedia jasa logistik. Kesemuanya menyebabkan adanya gap karena faktor geografis dan harga. Selain itu kebijakan lainnya seperti operasi pasar yang dilakukan pemerintah juga tentunya memberikan pengaruh terhadap fluktuasi dan disparitas harga di suatu daerah.

Isu Kebijakan

1.   Program Tol Laut merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mulai beroperasi sejak tahun 2016. Tujuan program ini adalah untuk mewujudkan konektivitas laut secara efektif melalui kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari Barat sampai ke Timur Indonesia. Dengan terwujudnya konektivitas antar wilayah di seluruh Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan kelancaran distribusi dan mengurangi disparitas harga khususnya bahan pokok di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

2.   Pelaksanaan program Tol Laut diharapkan dapat membawa dampak secara langsung khususnya terhadap penyediaan barang kebutuhan pokok yaitu ketersediaan yang lebih terjamin, berkurangnya fluktuasi harga antar waktu dan disparitas harga antar daerah, serta memfasilitasi pemasaran produk unggulan daerah melalui angkutan muatan balik.

3.   Dari beberapa dampak yang diharapkan dari program tol laut tersebut di atas, penurunan disparitas harga barang kebutuhan pokok antar wilayah telah ditetapkan menjadi salah satu tolok ukur capaian kinerja perdagangan dalam negeri. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan sangat berkepentingan dengan kelanjutan dan efektivitas program Tol Laut karena diharapkan dapat menurunkan biaya logistik pada wilayah yang dilalui Tol Laut, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja perdagangan nasional.

Dampak Tol Laut Terhadap Disparitas Harga

1.       Rata-rata disparitas harga melalui pendekatan koefisien keragaman untuk komoditi pangan yang dibawa oleh Tol Laut (beras, gula, minyak goreng dan daging ayam) menunjukkan terjadinya penurunan pada periode setelah dimulainya program Tol Laut (2016-2019) dibandingkan dengan periode sebelum Tol Laut (2012-2015). Disparitas harga komoditi pangan tersebut secara nasional membaik pada periode 2016-2019 dengan ratarata penurunan disparitas sebesar 20%.

2.       Perhitungan volatilitas harga melalui pendekatan koefisien keragaman untuk komoditi pangan (beras, gula, minyak goreng dan daging ayam) juga menunjukkan terjadinya perbaikan setelah dimulainya program Tol Laut. Rata-rata volatilitas harga komoditi pangan tersebut secara nasional menunjukkan penurunan sebesar 32% dibandingkan periode sebelum dimulainya program Tol Laut. Namun demikian, perhitungan koefisien keragaman yang digunakan untuk melihat penurunan disparitas dan volatilitas harga belum dapat memisahkan apakah penurunan tersebut benar-benar merupakan dampak dari Tol Laut atau adalah dampak dari kebijakan/kondisi lainnya.

3.       Pendekatan ekonometrik menggunakan data periode tahun 2012-2018 menunjukkan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi disparitas harga secara nasional adalah harga pangan internasional, curah hujan, tarif pelayaran Tol Laut, dummy HBKN serta disparitas harga pada periode sebelumnya. Hasil estimasi menunjukkan bahwa penurunan tarif Tol Laut yang telah diimplementasikan sejak tahun 2016 mempunyat pengaruh terhadap penurunan disparitas harga pangan dan signifikan secara statistik.

4.       Namun demikian, subsidi pada biaya pengiriman barang melalui Tol Laut sebesar 50% hanya dapat menurunkan disparitas harga pangan sebesar 6,9%. Oleh karena itu, dampak Tol Laut terhadap penurunan dispraitas harga masih relatif kecil. Hal ini terjadi karena kemungkinan disebabkan oleh adanya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Tol Laut. Identifikasi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tol Laut

5.       Identifikasi permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan Tol Laut saat ini adalah: a. Keberangkatan dan kedatangan kapal tidak tepat sesuai jadwal dan waktu perjalanan kapal yang relatif lebih lama dibandingkan kapal reguler diantaranya karena rute yang panjang; b. Ketidakpastian ketersediaan ruang muat kapal/kuota di pelabuhan asal dan penggunaan aplikasi Informasi Muatan Ruang Kapal (IMRK) berbasis web yang terkendala jaringan telekomunikasi/internet di beberapa daerah; c. Biaya buruh bongkar muat bervariasi dan berdasarkan negosiasi dan ketersediaan buruh yang terkadang musiman; d. Infrastruktur pelabuhan masih terbatas sehingga mengakibatkan waktu yang relatif lebih lama untuk bongkar muat barang; e. Masih rendahnya pemanfaatan muatan balik karena komoditas yang sangat terbatas.

6.       Metode Importance Performance Analysis (IPA) menunjukan bahwa untuk meningkatkan kinerja Program Tol Laut maka atribut-atribut yang perlu diperbaiki adalah kualitas infrastruktur pelabuhan, kualitas infrastruktur bongkar muat, pergudangan, informasi biaya pengiriman, informasi ketersediaan kontainer, informasi bongkar muat, serta ketepatan waktu pengiriman dan kedatangan kapal.

Rekomendasi

1.       Mengusulkan perbaikan rute trayek kapal Tol Laut untuk meningkatkan efisiensi rute yang dinilai saat ini masih terlalu panjang. Langkah ini dilakukan bekerjasama dengan Instansi teknis, khususnya Kementerian Perhubungan dan Pemda dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, tingkat inflasi serta disparitas harga.

2.       Melakukan pengawasan berkala terhadap kinerja operator Tol Laut untuk memperbaiki ketepatan jadwal kapal Tol Laut dengan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pemda setempat. Dengan meningkatnya kepastian jadwal Tol Laut diharapkan dapat menarik minat pelaku usaha untuk menggunakan jasa Tol Laut sehingga mampu menaikkan utilitas volume angkutan Tol Laut.

3.       Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi usaha bekerja sama dengan instansi terkait (Kementerian Perhubungan, Bank Indonesia) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Tol Laut, mulai dari calon pengguna/ pengguna Tol Laut, Pemda, hingga perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi untuk meningkatkan penyebaran informasi baik mekanisme, pelacakan (tracking) kiriman, IMRK, hingga pengenaan tarif di wilayah yang dilalui trayek Tol Laut. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha terhadap business process Tol Laut dan penggunaan IMRK.

4.       Mendorong Pemda setempat berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya untuk menyusun kebijakan yang mengatur biaya bongkar muat di pelabuhan hingga biaya distribusi sampai di pedagang eceran sehingga harga barang yang diangkut Tol Laut tetap kompetitif.

5.       Berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk memberikan usulan perbaikan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi bongkar muat di pelabuhan kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR.

6.       Berkolaborasi dengan Pemda setempat dan pengusaha (KADIN) untuk menciptakan muatan balik. Utamanya ditujukan untuk menciptakan komoditas unggulan dari wilayah Timur maupun daerah lainnya yang dilewati rute Tol Laut, misalnya komoditas perikanan dan perkebunan (kelapa, pala, karet) yang banyak menjadi komoditas unggulan wilayah Indonesia Timur.

7.       Kementerian Perdagangan perlu mengkaji keberadaan Gerai Maritim untuk menjaga ketersediaan komoditi pangan pokok dan distribusinya, di wilayah yang menjadi persinggahan kapal Tol Laut. Gerai Maritim juga dapat difungsikan sebagai pusat konsolidasi produk-produk muatan balik dari wilayah sekitarnya.

8.       Meningkatkan pengawasan dan monitoring harga bapok maupun barangbarang lainnya yang diangkut oleh Tol Laut pada daerah tujuan Tol Laut dan juga daerah di sekitar pelabuhan tujuan bekerja sama dengan Pemda setempat. Dengan adanya monitoring harga, diharapkan dapat tersedia data yang valid serta metodologi yang memadai untuk mengukur dampak Tol Laut lebih lanjut sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan kebijakan ini ke depannya