Ekonomi hijau merupakan solusi untuk mengatasi masalah terkait perubahan iklim yang telah mengancam keberlangsungan peradaban dunia. Ekonomi hijau sebagai suatu paradigma dan aksi nyata di dalam program pembangunan tidak dapat dihindari dan sangat urgent untuk segera dilakukan. Ekonomi hijau adalah langkah extraordinary dan komprehensif guna mengatasi multikrisis akibat perubahan iklim. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki komitmen yang tinggi terhadap isu perubahan iklim. Komitmen tersebut tidak hanya didasari oleh kepentingan dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tetap memerhatikan lingkungan, namun juga sebagai bentuk tanggung jawab bersama dengan negara-negara lain guna mewujudkan kehidupan di dunia yang lebih baik. Kebijakan perdagangan Indonesia sangat terkait dengan isu lingkungan, karena aktivitas perdagangan Indonesia baik domestic maupun internasional memiliki korelasi kuat dengan perkembangan laju jejak karbon. Oleh sebab itu langkah strategi dan instrumen kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perdagangan akan menentukan keberhasilan transisi hijau perekonomian Indonesia. Tanda-tanda keberhasilan transisi hijau akan tercermin pada peningkatan daya saing produk-produk ekspor Indonesia dan peningkatan produktivitas sistem perekonomian Indonesia. Transisi hijau memerlukan teknologi ramah lingkungan dan biaya investasi yang besar serta infrastruktur dan sistem kelembagaan yang adequate. Oleh sebab itu, Kementerian Perdagangan dapat mengambil langkah strategis yang mencakup orkestrasi kebijakan perdagangan hijau yang didasari pada regulasi setingkat Undang-Undang (UU), menempatkan produk dan investasi yang ramah lingkungan ke dalam skema penurunan tarif di dalam kesepakatan FTA dan NonFTA, mensiasati masa transisi hijau dan membantu pelaku usaha, mengedepankan program kerja di bidang perdagangan yang secara persisten mempromosikan produk-produk ramah lingkungan, serta melakukan edukasi sejak dini mengenai produk atau layanan jasa yang ramah lingkungan kepada para pelaku ekonomi.